Prabowo Subianto. foto: antara foto/puspa perwitasari dipublikasikan kompas.com
Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya bersuara soal Omnibus Law UU Cipta Kerja. Prabowo menyoroti tentang aksi demo yang terjadi terkait penolakan pada UU Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu.
Prabowo menyoroti soal aksi perusakan yang terjadi dalam demo tersebut. "Saya enggak yakin itu (demo) dari para mahasiswa, pemuda, ini pasti ada dalangnya. Ini pasti panas-panasin ini. Ini dibiayai asing," kata Prabowo saat wawancara dengan TVRI, Senin (12/10) seperti diberitakan kompas.tv.
Ada dua keyakinan yang diungkapkan Prabowo. Pertama adalah bahwa aksi kerusuhan itu tak dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda. Kedua, Prabowo yakin bahwa ada yang memprovokasi dan itu dibiayai asing.
Prabowo menilai bahwa ada pihak asing yang ikut bermain untuk mengacaukan keadaan. Pernyataan Prabowo ini menarik karena berseberangan denga PA 212 dkk. Sekalipun PA 212 dkk juga menyoroti asing, tapi berseberangan dengan Prabowo.
Artinya begini. PA 212 dkk menilai bahwa ada pihak asing yang berada di balik pengesahan UU Cipta Kerja. Sebab, versi mereka, UU tersebut akan sangat terkait dengan kepentingan investor. Maka, penekanannya adalah ketika sama-sama menyalahkan asing, tapi konteksnya berbeda.
Lalu siapa yang benar? Ya tentu saja itu harus dibuktikan lebih lanjut. Apakah memang asing ada di balik disahkannya UU Cipta Kerja atau asing ada di balik kerusuhan demo UU Cipta Kerja.
MK
Di sisi lain Prabowo mengatakan bahwa UU Cipta Kerja 80 persen sudah mengakomodir kepentingan buruh. Dia pun menjelaskan Gerindra adalah parpol yang konsen pada buruh. Tapi, bahwa kondisi memang kadang dilematis. Misalnya, jika buruh terlalu menekan, pengusaha akan lari. Prabowo pun memberikan pandangan bahwa 20 persen yang bisa tak memuaskan buruh, bisa diuji di MK.
Pernyataan Prabowo ini memunculkan dua pandangan. Pertama, dia tak berhadapan secara frontal dengan buruh. Dia menilai bahwa apa yang diinginkan buruh terakomodasi sampai 80 persen di UU Cipta Kerja.
Di sisi lain, Prabowo juga memberi pandangan perlunya jalan konstitusional jika tak puas dengan UU Cipta Kerja. Pernyataan ini tentu sangat penting bagi Prabowo. Di satu sisi dia tak ingin berseberangan langsung dengan buruh dan di sisi meminta jalan ke MK.
