Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal Purn Moeldoko memperingatkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Sepertinya pemerintah mulai membuat perhitungan jika KAMI pada akhirnya mengganggu stabilitas politik.
Moeldoko yang merupakang Panglima TNI sebelum Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa KAMI adalah perkumpulan yang memiliki gagasan. Gagasan bagi Moeldoko adalah bagian dari demokrasi. Namun, Moeldoko memperingatkan jika KAMI sudah mengganggu stabilitas politik. "Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (1/10/2020).
Namun, tak dijelaskan apa risiko yang dimaksud. Dari pernyataan Moeldoko ini saya menduga pemerintah sudah mulai membuat perhitungan pada KAMI. Mungkin saja ini diungkapkan karena beberapa gesekan yang muncul di acara KAMI. Gesekan itu antara KAMI dengan pihak yang kontra dengan KAMI. Â
Di Tasikmalaya seperti dikutip RRI, disebutkan bahwa ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Warga Tasikmalaya Bersatu memprotes deklarasi KAMI pada 18 September lalu. Adanya KAMI dinilai bisa memecah belah keutuhan warga Tasikmalaya. Penolakan deklarasi juga terjadi di Bandung dan Surabaya.
Saya sendiri menilai bahwa jika penolakan pada KAMI itu lepas dari pantauan aparat, maka bisa berbuntut panjang. Dikhawatirkan akan memunculkan gesekan. Hal itulah yang bisa memicu dan menjalar pada permasalahan yang lebih kompleks.
Di sisi lain, sepertinya ini mulai menjelaskan bahwa secara politik, pemerintah bisa melawan KAMI. Jika ada usaha-usaha yang dinilai mengganggu stabilitas politik, mungkin pemerintah akan melakukan perlawanan. Namun, bagaimana bentuk perlawanan dari pemerintah, saya sendiri tak tahu konkretnya.
Saya menduga jika pemerintah nantinya melawan secara frontal atau terang-terangan, maka malah akan menguntungkan KAMI. Sebab, KAMI akan jadi kelompok yang "dilihat" dan bisa terdefinisikan sebagai kelompok yang jadi korban. Tahu sendiri, kalau ada yang jadi korban, biasanya masyarakat akan memberi dukungan.
Di sisi KAMI, saya menduga bahwa kelompok itu akan terus membuat pernyataan yang kontra dengan pemerintah. Lalu, kemudian bisa memancing respons pemerintah dan KAMI bisa mendapatkan keuntungan politik dari respons pemerintah itu.
***
Kalau saya jadi pemerintah, saya tak akan merespons KAMI secara serius. Â Jadikan saja KAMI sebagai bagian dinamika demokrasi. Lebih baik pemerintah harus konsentrasi dengan pandemi yang semakin menggila ini.
Merespons dan mengurusi KAMI hanya akan melelahkan. Lebih baik mengurusi yang konkret saja. Jika pemerintah makin konkret menyelesaikan masalah, maka akan membuat rakyat akan makin mendukung pemerintah. Imbasnya, kelompok penolak pemerintah tak akan mendapatkan simpati.
