Beberapa hari lalu, Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo berbicara soal kalung yang bisa melawan Covid-19. Lalu, ada berita bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta menangani lumbung pangan. Apakah Presiden Jokowi tak percaya Menteri Pertanian?
Itu pertanyaan sederhana yang terlintas ketika dua fakta tersaji. Tentu yang bisa menjawab pertanyaan itu hanyalah Presiden Jokowi. Karena Presiden lah yang membuat kebijakan pemberian tugas pada Prabowo.
Soal kalung yang bisa melawan Covid-19 itu memang mendapatkan sorotan. Dari beberapa sorotan yang muncul, satu inti yang bisa ditangkap adalah apakah kalung itu sudah melalui penelitian ilmiah? Itu yang dipersoalkan.
Lalu, cerita kemudian melebar apalagi ketika ramai isu reshuffle. Sahrul, sang Menteri Pertanian masuk dalam pusaran isu itu. Suara muncul jika Sahrul mungkin yang akan diganti. Bahkan sempat muncul nama kader NasDem lainnya yang isunya akan menggantikan posisi Sahrul.
Ini hanya soal merunut kejadian saja. Maka, logika awam pun muncul apakah keputusan Jokowi menyerahkan lumbung pangan pada Prabowo adalah bentuk warning bagi Sahrul?
Setahu saja, Menteri Pertahanan memang agak jauh hubungannya dengan masalah pangan. Jika diurut dari area kerjanya tentu bisa ditanyakan lebih lanjut kenapa Menteri Pertahanan yang ngurus lumbung pangan.
Tapi kalau ditakar dari pengalaman Prabowo tentu cukup masuk akal jika dia diserahi tugas lumbung pangan. Kenapa? Ya karena Prabowo lama jadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
Maka, kini tinggal tunggu saja bagaimana hasil yang akan muncul dari tugas yang diamanatkan ke Prabowo. Apakah dia bisa menguatkan ketahanan pangan atau tidak melalui lumbung pangan itu.
Lalu, bagaimana tentang Menteri Pertanian. Ya sudahlah, serahkan saja pada Presiden apa yang akan dilakukan. Apakah akan mengganti sang menteri atau bagaimana.
Saya pikir hal lain yang mungkin bisa jadi bahan analisis adalah soal relasi NasDem dengan Jokowi. Bagaimana NasDem berkomentar soal lumbung pangan yang diserahkan ke Prabowo. Setahu saya belum ada komentar dari NasDem soal itu.
Memang di periode kedua ini, khususnya di awal pemerintahan, NasDem memang memberi isyarat sebagai koalisi yang kritis. Bahkan, pertemuan antara pihak NasDem dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti menguatkan posisi NasDem kala itu.
