Penggunaan anggaran negara tak selamanya sesuai dengan yang semestinya. Hal itu diungkapkan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat dengan DPR, Selasa (23/6/2020) seperti diberitakan detik.com.
Suharso mengatakan, ada kementerian yang menggunakan anggaran untuk revolusi mental, tapi tak sepenuhnya. Sebab, ternyata sebagian anggaran revolusi mental malah digunakan untuk membeli motor trail.
Lalu apa hubungan revolusi mental dengan motor trail? Wah tidak terjelaskan dalam forum Suharso dengan DPR. Namun, jika Suharso mempertanyakan pembelian motor trail dengan dana revolusi mental, tentu memang bermasalah. Artinya tak ada hubungan antara revolusi mental dengan motor trail.
Sayangnya, juga tak dijelaskan di kementerian mana hal itu terjadi. Kemudian, pada tahun kapan kejadian itu berlangsung. Apakah di masa pemerintahan pertama Presiden Jokowi atau di masa pemerintahan kedua Presiden Jokowi.
Jika ternyata dugaan penyalahgunaan anggaran itu terjadi di tahun ini, maka memang keterlaluan. Sebab, saat ini adalah masa pandemi di mana dana sangat dibutuhkan. Bukan, malah untuk hal yang tidak tepat.
KPK Bergeraklah
Tentu apa yang diungkapkan Suharso bisa menjadi pijakan awal bagi penegak hukum untuk bergerak. Dalam hal ini, KPK paling tepat untuk mengusutnya. Sebab, penyalahgunaan anggaran bisa mengarah pada kasus korupsi.
Saya pikir KPK akan lebih mudah mengusutnya karena Menteri Suharso sudah berani buka-bukaan di depan anggota DPR. Artinya, Menteri Suharso pun bisa juga terbuka pada penegak hukum.
Saya pikir, Menteri Suharso juga punya datanya. Bahkan, bisa jadi bukan hanya anggaran revolusi mental untuk motor trail. Tapi, mungkin saja Menteri Suharso memiliki data dugaan penyalahgunaan yang lain.
Jika KPK bergerak maka akan memberikan dampak penting. Pertama akan kembali membuktikan bahwa KPK saat ini bukan macan ompong. Membuktikan PK saat ini sangat berjuang dalam pemberantasan korupsi.
Suara minor selama ini pada KPK juga bisa dibendung. Kedua, saatnya jika ada yang tak beres di pemerintahan harus dilakukan bersih-bersih. KPK pun bisa bekerja sama dengan institusi yang diduga menyelewengkan anggaran revolusi mental.
