Perlambatan ekonomi yang dialami NTB merupakan sinyal penting bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan saja tidak cukup untuk menopang pertumbuhan jangka panjang. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan harus menjadi prioritas utama.
Kebijakan fiskal yang proaktif dan terarah menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif. Misalnya, mempercepat belanja daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, dukungan terhadap program pembiayaan mikro seperti KUR dan UMi sangat penting untuk memperkuat ekonomi inklusif, sehingga tidak hanya segelintir sektor atau kelompok masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi, tetapi seluruh lapisan masyarakat NTB dapat merasakan manfaatnya.
Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika juga harus dimanfaatkan secara optimal sebagai motor penggerak ekonomi baru yang berkelanjutan. Namun, investasi ini harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang memadai agar hasilnya dapat dirasakan secara luas.
Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang tepat dan responsif bukan hanya soal mengatasi perlambatan ekonomi sesaat, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan ekonomi di masa depan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah cepat dan strategis agar NTB tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih baik.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
