Kemarin Saya didapuk jadi salah seorang pembicara di dinas kesehatan untuk membicarakan tentang pentingnya profil kesehatan daerah disusun sesuai khaidah dan tepat waktu. Karena concern saya di bidang komunikasi dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik maka saya bicara dalam kapasitas saya. Dan akhirnya, dari hasil diskusi dengan para peserta dan narasumber lain yang berasal dari Bappeda, BPS, dan Kementerian Kesehatan RI, ijinkan saya menyarikannya seperti tulisan berikut.
Setiap tahun, Dinas Kesehatan di daerah diminta menyusun Profil Kesehatan Daerah.
Secara teori, ini dokumen strategis---semacam rapor kesehatan masyarakat di level kabupaten atau kota.
Sayangnya, di lapangan, profil ini sering kali tidak lebih dari sekadar syarat formil.
Disusun mendekati akhir tahun, dikejar deadline, penuh copy-paste, dan seringkali... bahkan tidak dibaca oleh pengambil kebijakan.
Padahal, Fungsinya Sangat Penting
Profil kesehatan harusnya:
*Memberi gambaran kondisi kesehatan terkini.
*Menjadi dasar perencanaan program dan anggaran.
*Jadi alat bantu evaluasi capaian indikator kesehatan dan SPM.
Tapi, ya begitulah---idealitas di dokumen peraturan sering tak bertemu realitas di daerah.
Kenapa Profil Kesehatan Sering Diabaikan?
1.Data yang Terlambat dan Tidak Sinkron
Menunggu laporan dari puskesmas, rumah sakit, bahkan OPD lain bisa memakan waktu. Hasilnya? Profil jadi disusun sambil jalan---bahkan mungkin terkesan asal selesai.
2.Kurangnya Kapasitas Teknis
Tidak semua daerah punya SDM yang paham analisis data kesehatan. Alhasil, isinya hanya deretan tabel tanpa narasi analitis yang kuat.
3.Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan
Ironisnya, dokumen yang seharusnya jadi rujukan utama dalam menyusun renja dan RKPD ini justru sering ditinggalkan. Bappeda bisa jadi lebih sering pakai data "ringkasan PowerPoint" ketimbang buka profil kesehatan lengkap.
Profil Kesehatan = Alarm Dini
Seharusnya, profil ini bisa jadi semacam early warning system.
Contoh:
*Jika cakupan imunisasi menurun dua tahun berturut-turut, harusnya alarm dinyalakan.
*Jika kasus stunting tinggi di kecamatan tertentu, harusnya jadi prioritas lintas sektor.
Tapi tentu saja, itu hanya bisa terjadi kalau profil kesehatan:
*Disusun tepat waktu,
*Dibuat dengan analisis yang tajam,
*Dan benar-benar dijadikan rujukan dalam rapat perencanaan lintas OPD.
Kalau profil kesehatan hanya dijadikan tugas rutin tahunan,
tanpa analisis, tanpa urgensi, dan hanya disusun karena "itu permintaan pusat"...
Maka jangan kaget kalau kemudian kebijakan kita juga sekadar tambal sulam, bukan perbaikan sistemik.
