Cibinong, Bogor 30 juli 2019, Kabupaten Bogor cukup luas dengan 40 kecamatan daya jangkau pelayanan tidak efektif, memang cukup besar dan berpotensi tidak efisien nya pelayanan publik yang diRasa masyarakat, untuk wilayah yang jauh dari cibinong ibu kota kabupaten cukup memakan waktu dan tenaga juga biaya bagi masyarakat yang mem butuh kan pelayanan publik dari pemerintah.
Namun berbanding terbalik dan Berbeda dengan kota bogor yang hanya memiliki 6 kecamatan dengan luasan yang sangat terjangkau, Maka muncul wacana pergeseran untuk wilayah sekitar kota bogor dapat masuk ke wilayah kota bogor.
Menurut Ketua ARUN Bogor ( advokasi rakyat untuk nusantara) ini logis juga baik pasal nya jika kita jaring aspirasi masyarakat dibeberapa wilayah antara bogor timur dan bogor barat umum nya masyarakat setuju dan bukan tanpa alasan, apa yang mereka rasakan selama ini juga menjadi pemicu, kesenjangan, kebijakan  pemerintah kabupaten, sosial masyarakat juga sangat berpengaruh, kasus yang banyak dikeluarga bupati bogor (keluarga yasin) yang menyita perhatian masyarakat juga menjadi alasan.
Banyak nya persoalan masyarakat di kabupaten bogor namu justru tersita oleh kasus keluarga, seperti kasus gratifikasi, korupsi, mall administrasi, kasus pajak yang disinyalir terjadi kebocoran PAD dan banyak kasus lain nya, sehingga masyarakat berfikir ""pemerintah ini ngurus rakyat atau ngurus kasus pimpinan nya"" dan ini jangan diremehkan masyarakat menilai, belum lagi kasus belum terealisasi dana CSR dan bagi hasil produksi yang masih menjadi pertanyaan  dimasyarakat dalam realisasi nya... Masyarakat jengah dengan semua persolan yang ujung-ujung nya yang dibahas bukan kesejahteraan rakyat tapi bagaimana menyelamat kan oknum-oknum pejabat yang korupsi.
Bayangkan kan ulas reza, APBD Kabupaten Bogor ini 7 triliyun lebih, sedangkan dana csr yang baru terakomodir lewat pemerintah 7.6 triliyun jika semua dimanfaat kan untuk masyarakat kabupaten bogor begitu makmur nya kabupaten ini, namun apa yang terjadi justru sebalik nya banyak keluhan masyarakat yang ada, realisasi anggaran yang dinilai tidak sesuai kenyataan semua tidak lepas dari kebijakan dan realisasi anggaran serta prilaku pejabat publik yang tidak dapat dikatakan wajar, sehingga ini pulalah yang menjadi pemikiran masyarakat bahwa sangat layak untuk dibagi dengan kota bogor dan masyarakat menyambut baik wacana itu serta berharap kedepan akan lebih baik, baik itu sisi pelayanan publik, pengelolaan menejemen pemerintah, perbaikan SDM ANS dan lain nya, sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.
