Republik ini penuh sindiran dan sandiwara. Kritik tak disampaikan dengan lantang dan bernas, hanya sekadar desas-desus.
Seperti  'cuitan' Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di  Twitter yang menyebut penguasa telah melampaui batas dan mencederai akal  sehat. Tak jelas maksud dan tujuan sindiran tersebut.
Namun  disinyalir substansi sindiran SBY itu dilatarbelakangi oleh dua hal,  yaitu persoalan Pilkada Jawa Timur dan pelantikan Komjen Pol Iriawan  sebagai pejabat sementera (Pjs) Gubernur Jawa Barat.
Pertama,  terkait dengan Pilkada Jatim, melalui twit tersebut SBY seolah melempar  bola liar seakan Pemerintah telah bertindak tidak netral dan adil dalam  momen politik tersebut. Ia secara tidak langsung menuduh bahwa pihak  penguasa telah mencurangi pihak Khofifah-Emil.
Padahal, kritik itu belum tentu didasari oleh sebuah kebenaran. Hanya didasarkan pada laporan yang tidak didasari data.
Selain  itu, pada kenyataannya justru pasangan Khofifah-Emil yang menimbulkan  situasi politik yang tidak sehat dan kondusif di Pilkada Jatim.  Pasalnya, mereka telah menggunakan fatwa fardhu 'ain bagi pemilihan  mereka.
Hal itu sama saja menunggangi ajaran agama untuk  kepentingan politik yang sempit. Karena seharusnya memilih seorang calon  pemimpin daerah di sistem demokrasi tidak didasarkan pada sentimen  agama, melainkan pada kapasitas dan kualitas calon itu sendiri.
Dalam  beberapa hari ini, SBY sedang di Jawa Timur dan turut dalam pertemuan  dengan Khofifah dan Emil. Sehingga tudingannya kepada Pemerintah itu  bisa jadi hanya manuver politiknya untuk menjatuhkan nama Pemerintah di  hadapan publik demi kepentingan pasangan calon yang diusung Demokrat di  Pilkada Jatim.
Kedua, terkait pengangkatan Komjen Iriawan menjadi  Pjs Gubernur Jabar juga mirip dengan argumen pertama. SBY seolah tidak  memahami bahwa pengangkatan itu telah melalui proses yang sesuai dengan  aturan yang berlaku.
Di samping itu, Komjen Iriawan sendiri  secara struktural juga tidak menduduki jabatan apapun di instansi  kepolisian. Sehingga penugasan ini tidak membuatnya menjadi penguasa,  atau seperti pemimpin daerah yang dipilih publik. Jabatan dan  kewenangannya hanya sebagai perpanjangan tangan dan pelaksana tugas saja  dari pemerintah pusat. Dengan begitu, dia tidak memiliki kewenangan  untuk membuat keputusan politik.
Bisa dikatakan, 'Cuitan' SBY  terkait dua hal di atas sangat tendensius menuduh dan menyudutkan  pemerintah saat ini. Sebagai seorang mantan Presiden, seharusnya SBY  bisa bersikap bijak dan mawas diri sehingga bisa menjadi teladan sebagai  negarawan.
Bila dia seorang negarawan, SBY seyoginya bisa  menyampaikan kritik secara substansial dan bernas, bukan yang  berdasarkan informasi pelintiran. Sehingga bisa menjadi sumber fitnah  yang memperkeruh situasi sosial politik, apalagi menjelang pelaksanaan  Pilkada serentak seperti saat ini.
Itulah di atas mengapa negeri  ini disebut sebagai republik sindiran dan sandiwara. Aktor politik  seperti SBY ini adalah pemainnya.
