Kurangnya Dinamika Transportasi Umum di Kota Surabaya

Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, dengan predikat tersebut, maka Kota Surabaya menjadi pusat perekonomian yang masif di Indonesia. Sebagai salah satu pusat perekonomian, maka banyak masyarakat dari luar Surabaya mengadu nasib dan bekerja di Surabaya.

Dengan perpindahan penduduk yang banyak dari beberapa wilayah, Surabaya menjadi kota yang padat dengan 2,87 juta penduduk. Permasalan dari kota yang padat tidak jauh dari kemacetan dan polusi. 

Kemacetan yang terjadi di Surabaya umumnya terjadi saat rush hour, yaitu saat jam berangkat dan pulang kerja. Kemacetan yang terjadi karena volume kendaraan yang sudah tidak dapat ditampung oleh jalan raya. 

Hal tersebut tidak hanya terjadi di jalan kecil, namun juga terjadi di jalan raya bahkan jalan tol (apabila saat rush hour). Lalu bagaimana masalah ini terjadi terus menerus.

Kota Surabaya semakin tahun lebih mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilisasi, sehingga penumpukan volume kendaraan tak terhindarkan. Jumlah transportasi umum di beberapa trayek juga sudah menurun sejak beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi. 

Hal tersebut bisa jadi karena menjamurnya ojek online dan taksi online di Kota Surabaya sehingga minat warga terhadap transportasi umum menurun. 

Selain itu, kualitas transportasi umum seperti bus kota dan angkot juga buruk, sering mogok dan kualitas sarana kurang terawat. Dampaknya adalah pilihan masyarakat lebih condong ke ojek online atau kendaraan pribadi yang ujungnya menambah volume kendaraan di jalan.

Integrasi antar transportasi juga minim karena jumlah trayek terus berkurang. Padahal, integrasi adalah kunci agar warga memiliki minat dengan transportasi umum. 

Bagaimana agar mobilisasi warga  dari titik A ke titik B dapat menggunakan transportasi umum sepenuhnya merupakan contoh dari integrasi transportasi yang baik. 

Solusi yang dapat diambil adalah, pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan koperasi atau pihak terkait yang mengurus angkot, bis kota atau transportasi umum yang lain. Bagaimana alokasi anggaran dapat tepat sasaran untuk transportasi umum.