Mari kita sejenak kembali mengenang abad ke-17 dan ke-18. Abad ini --khususnya bagi kaum muslim- merupakan masa terjadinya kemerosotan entitas-entitas politik mereka. Oleh karena itu abad ini sering dikatakan sebagai "abad kegelapan". Gambaran ini berpangkal pada perpecahan dalam pemerintahan kesultanan serta kemerosotan dunia islam secara umum. Hancurnya dinasti Abasyiyah serta kemerosotan yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani adalah salah satu penyebabnya.
Di sisi lain, menurut  Azyumardi Azra, abad ke-17 dan abad ke-18 merupakan salah satu masa yang paling dinamis dalam sejarah sosisal-intelektual kaum muslim. Terbentuknya jaringan pemikir intelektual dalam hal ini para ulama seluruh dunia yang berpusat di Mekah dan Madinah merupakan sebuah kemajuan keilmuan bagi mereka.
Adanya ketidaksingkronan perkemabangan anatara politik dan sosial-intelektual pada abad ini seakan menjadi sebuah indikasi bahwa antara politik dan intelektual tidak saling berhubungan, tidak saling berkaitan, bahkan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Paham seperti inilah yang selanjuatnya oleh para intlektual dijadikan sebagai tantangan untuk menghadapi tahun-tahun politik.
Dampaknya, belakangan ini muncul beberapa tokoh intelektual yang mengomentari masalah politik, Bagaimana seharusnya berpolitik, dan bagaimana sikap kita --terutama intelektual muslim- dalam mengahdapai masa-masa politik. Salah satunya adalah mufassir kenamaan Indonesia, M. Quraish Shihab.
Pendiri Pusat Studi Al-quran yang juga pernah menjadi mentri agama periode pembangunan VII ini dalam beberapa kesempatan memberikan kiat-kiat berpolitik, memberikan semacam kaidah berpolitik ala Rosulullah. Setidaknya ada sekitar tiga kaidah pokok sikap politik Rosulullah :
- Musyawarah
Rosulullah telah mengajarkan sikap bermusyawarah. Menjelang perang Uhud terjadi perdebatan antara Rosulullah dan sebagian dari sahabat. Rosulullah berpendapat bahwa sebaiknya kaum muslimin tetap berada di dalam kota. Namun sebagian sahabat bersikukuh untuk menghadapi musuh di luar kota. Rosulullah menerima usulan mereka untuk mengahadapi musuh di luar kota meskipun dengan berat hati.
Setelah terbukti kalah dalam perang, Rosulullah tetap bersikap lemah lembut terhadap sahabat. Hal ini yang menjadi pelajaran, bahwa dalam berpolitik juga perlu adanya musyawarah, dan hasil dari keputusan musyawarahlah yang dilaksanakan. Meskipun akhirnya keputusan itu salah, namun kesalahan terjadi akibat kesepakan kelompok tidak lebih besar dari kesalahan yang diciptakan oleh pendapat individu.
- Kemaslahatan umum
Prinsip nabi dalam berpolitik selanjutanya adalah kemaslahatan umum. Sehingga Rosulullah bisa saja mengorbankan kemaslahatan sebagian orang untuk diganti dengan kemaslahatan yang lebih luas yakni kemaslahatan secara umum.
- Prinsip persatuan
Dalam berpolitik, rosulullah selalu berusaha untuk menyatukan apa yang terserak. Kalau perlu, jika memang dibutuhkan, Rosulullah akan berkorban secara lahiriyah. Ambilah contoh, perjanjian Hudaibiyah. Saat itu sahabat Umar bin Khottob menentang keras penghapusan tujuh kata dalam perjanjian Hudaibiyah, namun Rosulullah tetap melakukannya demi persatuan.
Hal ini yang boleh jadi menjadi inspirasi dari para pejuang kemerdekaan untuk menghapus tujuh kata dalam poin pertama piagam Jakarta. Boleh jadi pejuang kemerdekaan memilih untuk mengalah satu langkah demi terciptanya persatuan bangsa.
Ketiga kaidah inilah yang boleh jadi bisa menjadi modal intelektual --terutama intelektual muslim yang berpolitik- dalam mengarungi tahun-tahun yang serat akan politik. Namun harus disesuaikan, maksutnya tidak perlu melulu dipaksakan untuk mengikuti cara berpolitik Rosulullah dengan mengaplikasikannya di negara ini, melainkan tidak masalah menambahi sedikit variasi yang menyebabkannya dapat diterima di masyarakat.Â
Dengan meneladani strategi berpolitik ala Rosulullah dapat  menghindarkan kita dari ketimpangan kemajuan inteltelektual-politik. Walllahu a'lam.
