Ibu Kota Baru: Wacana Lama, Harapan Baru

Menanggung beban berat, Jakarta bisa dikatakan kelelelahan

Wacana memindahkan ibu kota dari Jakarta kembali menjadi isu strategis. Sejak ditunjuk menjadi Ibu Kota Negara pada tahun 1959 Jakarta tumbuh menjadi kota besar dan berkembang pesat, tak hanya menjadi ibu kota Negara, Jakarta juga menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian serta menjadi  tumpuan hampir seluruh kegiatan penting di negri ini. Lebih dari 10 juta jiwa penduduk Jakarta berjejal di 662.000 km2 maka tidak heran jika kepadatan penduduk di Jakarta mencapai 15000 jiwa/km2. Tak hanya kepadatan penduduk, menurunya daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi alasan mengapa ibu kota harus di pindahkan.

 Tetap Di Jawa Atau Pindah Keluar Jawa??

Beberapa tahun terakhir isu memindahkan ibu kota Negara dan pusat pemerintahan kembali menjadi perbincangan hangat, Ide pemindahan ibu kota dari Jakarta bukanlah hal yang baru, pada zaman orde baru Kecamatan Jonggol pernah direncanakan menjadi ibu kota Negara, namun lantaran jabatan presiden saat itu selesai rencana pemindahan ibu kota Negara hanya menjadi wacana. 

Berbagai kajian sudah mulai dilakukan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS untuk memilih dan menentukan lokasi atau wilayah yang ideal untuk menjadi ibu kota Negara dan pusat pemerintahan yang baru. Dari hasil kajian yang telah dilakukan ada 3 alternatif yang diberikan oleh Kementrian PPN/BAPPENAS, alternative yang pertama membangun "Government District" sekitar istana, alternative kedua memindahkan ibu kota tidak jauh dari Jakarta, seperti yang dilakukan Malayasia yang memindahkan ibu kotanya ke PutraJaya, alternative ketiga memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan keluar pulau jawa. Dari ketiga alternative tersebut memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan keluar pulau jawa di anggap langkah yang paling ideal dan strategis.

Wacana lama, Harapan Baru

Seperti yang kita ketahui pemindahan ibu kota Negara membutuhkan waktu yang cukup lama, pemindahan ibu kota paling cepat 10 tahun atau 2 periode masa jabatan presiden. Bercermin dari masa orde baru rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta hanya tinggal cerita, karena presiden saat itu lengser dari jabatanya. Oleh karena itu Proses legalitas (dukungan politik dan undang-undang) terkait pemindahan ibu kota tak kalah penting dengan proses perencanaan dan pembangunan, dengan harapan proses pemindahan ibu kota bisa terus berjalan dengan adanya legalitas tersebut, sehingga siapapun kepala Negara dan apapun kebijakanya, pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan tetap terlaksana. 

Selain keputusan politis, hasil kajian menjadi dasar pertimbangan untuk memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan keluar jawa. Harus diakui kondisi Indonesia dari segi spasial atau kewilayahan sangat jauh dari ideal, kesenjangan, konsentrasi kegiatan ekonomi, konsentrasi pembangunan serta kepadatan penduduk menunjukan gap antara pulau jawa dan pulau-pulau lainya di Indonesia, perhari ini 57% jumlah penduduk Indonesia berada di pulau Jawa serta pulau jawa berkontribusi lebih dari 50% perekonomian di Indonesia, oleh karena itu rencana memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan keluar pulau jawa menjadi langkah yang strategis, dengan harapan tidak lagi "Jawa Sentris" yang ada "Indonesia Sentris", sehingga pembangunan dan perekonomian Indonesia tak hanya Jawa, tetapi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera hingga Papua pun bisa merasakan manfaatnya.

Indonesia Sentris menjadi motivasi dan harapan pemindahan ibu kota keluar pulau jawa. Kalimantan di anggap paling ideal dan sesuai kriteria yang diharapkan, letaknya yang strategis, lahan yang cukup luas serta memiliki potensi bencana yang kecil menjadi kriteria penting untuk ibu kota baru yang nanti kegiatan utamanya adalah pusat pemerintahan, namun perlu di ingat kebakaran hutan menjadi masalah yang serius di Kalimantan, terlebih peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Kebakaran hutan dan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia menjadi tantangan tersendiri bagi perencanaan dan pembangunan ibu kota baru nantinya, sebab cepat atau lambat ibu kota baru nantinya akan memberikan dampak terhadap Kalimantan, oleh karena itu diharapkan dalam proses perencanaan serta konsep untuk ibu kota baru dan pusat pemerintahan nantinya harus sangat memperhatikan serta memprediksi lingkungan hidup di kalimantan kedepanya (futuristic) agar permasalahan seperti yang apa yang di alami Jakarta dan Jawa hari ini tidak lagi terjadi.  

Pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan baik melalui kebijakan, maupun melalui konsepnya entah itu green city atau mungkin forest city seperti yang dilakukan oleh Singapura yang dapat menurunkan temperature sampai 2  derajat. Keberhasilan Singapura memperbaiki lingkungan hidup diharapkan dapat dijadikan best practice dalam membangun ibu kota baru nantinya, sehingga ibu kota Negara dan pusat pemerintahan yang baru dapat berkontribusi terhadap dunia khususnya paru-paru dunia yang ada Kalimantan, serta ibu kota baru nantinya diharapkan dapat menjadi contoh atau best practice bagi perencanaan kota-kota di Indonesia.

Ibu kota adalah titik dimana kehidupan bernegara serta kebijakan diambil. oleh karena itu, untung rugi pindahnya ibu kota harus dengan cermat di Kaji. Karena Indonesia membutuhkan ibu kota yang benar-benar menjadi IBU bagi semua warganya