ANTARA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, PANDEMI, DAN "BISNIS" POLITIK?
*Oleh Husnul Fikri
Beberapa bulan belakangan seperti yang kita tau bahwa hampir semua negara tengah disibukkan dengan pandemi virus Covid-19. Banyak sekali sektor-sektor yang menerima dampak dari pandemi ini, seperti ketenagakerjaan, sektor peternakan, sektor ekonomi dan sektor lainnya yang membuat negara kita menjadi kacau.
Banyaknya masyarakat yang terpapar virus ini membuat situasi kian mencekam. Vaksin virus Covid-19 yang sampai saat ini kabarnya masih simpang siur membuat Pemerintah Pusat dalam hal ini juga tidak tinggal diam. Dalam data penyebaran virus ini Provinsi Banten termasuk zona merah atau tingkat penyebaran tinggi.
Dalam hal ini Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat mengatasi problematika ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) No. 23 Tahun 2020 yang mengatur Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menangani dampak signifikan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian negara.
Terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dalam situasi seperti sekarang ini dapat memberikan informasi dalam semua aspek yang melibatkan masyarakat dalam memberikan aksesibilitas dan kepercayaan informasi antar pemangku kepentingan, karena ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi pandemi ini.
Dalam hal menunjang Program PEN, Pemprov Banten juga didukung dengan program pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 serta program peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi dan program pelatihan SDM koperasi.
Diharapkan Program PEN di Banten dapat mengatasi hal yang seringkali terjadi saat ini seperti kegiatan ekspor-impor yang terkontraksi, investasi yang terhambat, faktor ekonomi yang menurun, dan lainnya.
Dalam rangka merealisasikan Program PEN, Pemprov Banten mengadakan kesepakatan pinjaman dana dengan perusahaan swasta PT. Sarana Multi Infrastruktur ( SMI ) sebesar Rp. 856 miliar. Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim mengakui bahwa sektor ekonomi bisa dikatakan anjlok dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ditambah lagi persoalan Bank Banten yang imbasnya membuat kas daerah juga tertahan.Â
Gubernur Banten Wahidin berharap agar kesepakatan ini bisa mempermudah Pemerintah Provinsi Banten dalam mengatasi polemik pandemi ini dan dapat memulihkan ekonomi di Banten. Edwin Syahruzad selaku Direktur Utama PT. SMI berharap dengan kesepakatan ini dapat membuat Banten segera bangkit dan pinjaman dana dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten juga menambahkan bahwa pinjaman daerah yang diajukan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini digunakan untuk kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan .
