SEMARANG -- Kepala Rupbasan Kelas II Cilacap, Helmi Najih hadir di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Kamis (21/02/2024) sore untuk menghadiri evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2024.
Kegiatan ini digelar oleh Kanwil Kumham Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel.
Dihadapan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pejabat Pembuat Komitmen UPT Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto dalam evaluasi kali ini memberikan atensi kepada hal-hal yang dapat membuat nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi rendah. Ada 3 indikator yang paling mempengaruhi rendahnya nilai IKPA diantaranya adalah deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan data kontrak.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah mendorong jajarannya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan deviasi tidak melebihi 5%. Kemudian, Ia pun meminta agar data kontrak didaftarkan ke KPPN tepat waktu yaitu maksimal 5 hari kerja setelah surat perjanjian kontrak ditandatangani. Kakanwil juga memberi arahan agar pekerjaan yang telah selesai tidak ditunda proses penagihannya dan segera diselesaikan.
Kepala Rupbasan Kelas II Cilacap yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan Kakanwil. Pria kelahiran Purbalingga ini optimis target penyerapan anggaran Rupbasan Cilacap di triwulan pertama dapat tercapai dengan baik.
"Saya siap mengawal proses pelaksanaan anggaran dan memastikan nilai IKPA tetap baik sampai degan akhir tahun anggaran," kata Helmi.
"Saya optimis target triwulan pertama tercapai dengan baik," lanjutnya.
Evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2024 ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama. Seluruh Kepala UPT menandatangani komitmen untuk melakukan akselerasi pelaksanaan anggaran dengan disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor dan Kepala Kantor Wilayah Kumham Jateng.
