Mohon tunggu...
Humas Lapas Brebes
Humas Lapas Brebes Mohon Tunggu... Lainnya - Lapas Kelas IIB Brebes
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Lapas Kelas IIB Brebes

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Lapas Brebes Ikuti Sosialisasi Transformasi Tugas dan Fungsi Balitbang Hukum dan HAM

16 Oktober 2022   08:08 Diperbarui: 16 Oktober 2022   08:10 33
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Brebes - Dalam rangka Sosisalisasi Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang Kumham) Bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan (BSK). Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes dan Kasubag TU mengikuti kegiatan tersebut secara virtual pada Jum'at (14/10).

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BSK Hukum dan HAM yaitu : Penetapan Agenda Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) serta Pengintegrasian pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRK) dan IKK dengan berkolaborasi bersama KemenPAN RB, Kemenkumham dan LAN.

Berkenan membuka pengarahan Pelaksana Tugas Kepala Balitbang Hukum dan HAM sekaligus sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan. Mengatakan bahwa Grand Desain Reformasi Birokrasi telah memasuki fase akhir dimana hal ini wajib dilakukan untuk menuju pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025.

Bertindak sebagai Pemateri, Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Balitbang Kumham Aman Riyadi menyampaikan, "arahan Bapak Presiden bahwasannya penyederhanaan perizinan dan penataan struktur kelembagaan diperlukan dalam pelaksaanaan Reformasi Birokrasi. Serta masih terdapat dua pekerjaan rumah dalam permasalahan pembangunan yaitu regulasi dan kebijakan yang menyebabkan iklim investasi dan ekspor masih belum kondusif", ungkapnya.

Berdasarkan hasil Growth Diagnostic, kualitas Institusi masih rendah disebabkan karena dua hal antara lain korupsi tinggi dan birokrasi yang tidak efisien, serta akibat lemahnya koordinasi antar kebijakan. Oleh karena itulah Badan Pusat Strategi Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM baik di lingkungan Kemenkumham maupun lingkup nasional.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun