Ketika Pergantian Kartu Jamkesmas Membahayakan Hidup Seseorang

Tak pernah terbersit sebelumnya dalam benak Irwin harus jalan-jalan mengunjungi kantor KomNas HAM, P2JK dan TNP2K. Hidupnya sudah cukup susah. Dua kali seminggu Irwin harus mengunjungi RSPAU Halim Perdanakusuma untuk menjalani terapi hemodialisa. Setiap kali kunjungan menghabiskan waktu 7 jam. Belum lagi badan lemas dan kepala pusing sehabis hemodialisa. Siang itu di awal Februari 2013, Irwin membaca pengumuman di rumah sakit tempat Irwin "menggantungkan hidup" bahwa kartu jamkesmas yang selama ini sangat membantu meringankan beban biaya hemodialisa hanya berlaku sampai 28 Februari 2013 dan harus diganti oleh kartu yang baru. Bukan masalah sampai ketika akan mengurus pergantian kartu jamkesmas, data atas nama Irwin tidak ada. Ternyata Irwin tidak seorang diri, hampir semua pasien hemodialisa di RSPAU Halim Perdanakusma pemegang kartu jamkesmas tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Setempat. Berita ini sangat mengejutkan, bahkan bagi pihak rumah sakit yang sudah menganggap pasien hemodialisa seperti keluarga sendiri karena seringnya mereka bertemu. Maka dimulailah petualangan Irwin dan kawan-kawan untuk mendapatkan haknya kembali. Dengan dibantu oleh Indonesia Kidney Care Club (IKCC) mereka mulai menelusuri kenapa data meeka bisa hilang, dari mulai RT, RW, kelurahan, puskesmas tempat mereka meminta rujukan untuk jamkesmas. Hasilnya mengecewakan. Merekapun melaporkan hal ini ke Komnas HAM, P2JK, dan TNP2K. dari TNP2K didapat informasi mengenai turunnya surat mekanisme penggantian kartu jamkesmas yang masih ditunggu entah hingga kapan. Tentu mereka tidak bisa menunggu keluarnya kartu jamkesmas setelah 28 februari 2013 karena bagi mereka, tidak melakukan hemodialisa untuk 2 minggu saja nyawa jadi taruhannya. Sampai saat ini mereka masih wara-wiri mengurus kartu jamkesmas tersebtu termasuk melengkapi data-data yang diminta oleh Komnas HAM yang bersedia memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Kesehatan. Permasalahan ini ternyata tidak hanya terjadi di RSPAU tapi juga terjadi di Cilacap, Purwokerto, Purbolinggo, dan Banjarmasin. Ditenggarai proyek pergantian kartu jamkesmas sebagai salah satu langkah pemberlakuan jaminan kesehatan seluruh warga negara Indonesia mengalami kendala dalam mengumpulkan data dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Masalah ini sudah juga disuarakan oleh para pemerhati kesehatan bahkan karyawan Askes sendiri yang tahu amburadulnya pencatatan data yang terjadi  selama ini. Seharusnya menteri kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini bisa mengantisipasi hal ini. Memang ada beberapa kepala daerah dan rumah sakit yang tanggap dengan masalah ini. Sementara belum jelas bagaimana mengganti kartu jamkesmas lama dengan yang baru khususnya yang datanya hilang, seorang kepala daerah di Kalimantan segera menginstruksikan pemberian jamkesprov sambil menunggu kejelasan masalah ini. Bahkan ada rumah sakit yang bersedia menyisihkan dana pendamping utnuk membantu para pasien hemodialisa ini. Memang bukan hanya para pasien hemodialisa saja yang menderita karena pergantian kartu jamkesmas ini, tapi dibanding pasien lain, nyawa pasien hemodialisa  menjadi taruhan untuk keterlambatan pergantian kartu jamkesmas ini. Semoga pertaruhan nyawa mereka mendapatkan perhatian dari pihak pihak terkait. SEMOGA.