Mohon tunggu...
Hoediono Tommy
Hoediono Tommy Mohon Tunggu... Lainnya - Student in College

Seorang Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan S1 Perbankan Syariah

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Bawaslu dan Pemilu sebagai Tonggak Demokrasi

2 Juni 2022   23:41 Diperbarui: 2 Juni 2022   23:49 207
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Hallo teman-teman kali ini mendapatkan tugas mata kuliah kewarganegaraan yakni membahas seputar Bawaslu dan KPU. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu penegak demokrasi di Indonesia yakni anggota Pak Hardi salah satu anggota Baswaslu Kecamatan Karangploso. Beliau adalah sudah lama menjadi anggota bawaslu sejak 3 tahun lalu. Menjadi anggota Bawaslu menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Hardi. Meski tidak asing dengan dunia politik, beliau menuturkan bahwa menjadi anggota Bawaslu ini adalah sarana beliau mewujudkan pemerintahan yang adil karena secara tidak lngsung beliau bersentuhan langsung dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Sehingga, beliau dituntut extra cepat beradaptasi dengan posisinya yang baru. Pak Hardi terkenal sebagai sosok pribadi yang sangat mudah bergaul dalam mencairkan suasana dan beliau paling anti dan tidak mau berkompromi terutama dalam hal praktik keburukan yang secara norma dan agama tidak dapat ia terima, misalnya praktik curang, korupsi, manipulasi dan kolusi. Menurutnya bekerja di dunia penyelenggara pemilu yang merupakan cikal bakal terbentuknya pemerintahan yang akan memipin rakyat dimana beliau terikat kewajiban menegakkan peraturan penyelenggara pemilu yang adil. Melalui pekerjaannya ini beliau berupaya untuk bertindak tegas terhadap siapa pun, kapan pun dan dimana pun, menindak mereka yang berani menciderai demokrasi. "Janganlah integritas pemilu yang adil dan demokratis ini kita ciderai dengan hal-hal yang buruk. Pemilu adalah jembatan kita dalam menuju pemerintahan yang akan memimpin Indonesia kedepannya. Tanpa pemilu yang adil dan demokratis maka kita akan kembali ke zaman sebelum era reformasi yang mana pemilu disana banyak sekali kecurangan dan nepotisme," tegasnya. Pak Hardi menyadari betul bahwa integritas pemilu adalah hal yang mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar oleh setiap penyelenggara. Tanpa integritas, pemilu akan penuh dengan kecurangan dan kita pasti balik ke titik nol dan percuma saja. Hal ini menjadikan point dan nilai penting yang perlu ditanamkan oleh setiap anggota Bawaslu . Sebab ketika sudah diamanahi menjadi pengawas berarti ia harus siap mengawal pemilu sebagai tonggak pemerintahan yang demokratis agar nantinya kepemimpinan dapat terlaksana dengan aman, baik dan dapat diterima oleh rakyat. Jika pemilu dilakukan dengan kecurangan maka pemimpin yang terpilih tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan bisa jadi pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang semena-mena dalam memimpin karena tidak didasari oleh keinginan rakyat. Dengan demokrasi juga diharapkan pemerintahan dapat terbebas dari praktik korup, otoriter yang menindas seperti di masa orde baru.

Pak Hardi juga menganggap bahwa prasyarat yang paling utama dalam mengawal demokrasi adalah dengan menyelenggarakan pemilu yang bebas dari pelanggaran. tentu saja untuk dapat melaksanakan pemilu yang bersih harus ada kesadaran dan partispasi berbagai elemen dalam mengawal pemilu. Untuk itu, harus ditopang oleh hukum yang jelas terhadap pelanggaran pemilu.

Adapun tantangan pelaksanaan pemilu haruslah dihadapi dengan optimis dan penuh perhitungan. Pertama, seluruh komponen bangsa mulai dari rakyat hingga tokoh petinggi setempat harus optimis dan ikut mendukung dalam mensukseskan bahwa hajat besar pergantian kepemimpinan di negeri. Dengan dukungan dan optimisme seluruh komponen bangsa pemilu nantinya akan berlangsung aman dan damai serta berlangsung dengan demokratis. Esensinya pemilu tidak boleh dilihat hanya secara prosedural saja, lebih dari itu harus dimaknai secara substansial yang terkandung didalamnya. Artinya, pemilu harus betul-betul menjadi wadah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi yang telah ada. Hal ini menuntut partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan peserta pemilu untuk mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis, berkualitas, tanpa hoax, tanpa ujaran kebencian, tanpa money politic dan tindakan buruk lainnya yang merusak amanat pelaksanaan pemilu. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Apalagi, terdapat sekarang makin maraknya modus kecurangan atau pelanggaran pemilu di masa ke masa. Hal ini menjadikan rakyat sedikit banyak mulai acuh terhadap pemilu. Pemilu yang kotor dan banyak terjadi pelanggaran akan menciptakan penurunan kepercayaan (trust) masyarakat. Saat masyarakat mulai tidak percaya, maka akan meciptakan apatisme masyarakat dalam mengawal demokrasi. Padahal masyarakat adalah struktur terpenting dalam pemilu. Tanpa adanya rakyat maka pemilu yang demokratis tidak dapat terlaksana. Maka Bawaslu dituntut untuk membuktikan diri bahwa dengan kewenangan dan amanah yang dimiliki lembaga ini akan mampu memenuhi ekspestasi masyarakat. Misalnya lewat strategi efektif untuk pencegahan dan pengawasan pelanggaran, penindakan pelanggaran yang profesional dan tanpa pandang bulu, peran sebagai mediator dan adjudikator handal dalam penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Tentu semuanya harus tetap dalam bingkai integritas dan profesionalitas sebagai penyelanggara. Para penjabat Bawaslu yang disini sebagai wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap adil dalam menegakkan hukum pemilu. Tidak boleh pilih kasih, semua jenis pelanggaran harus ditindak tanpa pandang bulu. Pendek kata semua lini mulai dari pencegahan, pengawasan dan penindakan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, agar keadilan pemilu bisa tercapai. Sebab jika tidak, mimpi kita terbentuknya pemerintahan yang adil dan bijaksana serta kegiatan pemilu yang aman, damai, jujur dan adil susah terpenuhi,". Beliau juga menjelaskan bahwa untuk saat ini pemilu sudah mengalami banyak perubahan dengan berbenah diri untuk menjadikan lembaga yang baik. Beliau juga menuturkan bahwa sangat berdosa sekali jika ada anggota Bawaslu menggadaikan kredibilitas, integritas, dan moralitas dalam mencapai jabatan. Karena pada dasarnya jabatan yang diraih harus dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan yang disandarkan pada aturan agama dan norma. Beliau juga mewanti-wanti dirinya dan teman sejawat kerja kepemiluan agar selalu berkomitmen dan adil karena ada rakyat yang mendambakan pemilu bersih menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana juga ada kasih sayang keluarga dalam jejak karirnya.


Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun