Mohon tunggu...
Matrimony Lesmana
Matrimony Lesmana Mohon Tunggu... Ilmuwan - Tukang Sosiologi Budaya

dengan ikhlas dan senang hati menyerukan bahwa perbedaan sosial budaya sama sekali bukan alasan pemisahan masyarakat;

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Sistem Pemerintahan NKRI dan Relevansinya Hadapi Wabah Covid-19

23 Maret 2020   08:30 Diperbarui: 23 Maret 2020   10:54 2302
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(sumber: kompas.com)

Bila mengkritik pelaku aksi lebih ditempuh, memang karena tawaran kemudahannya. Bandingkan dengan kritik terhadap aksi atau kebijakan, yang sangat mensyaratkan analisa mendalam dan menyeluruh.

Di sini, suka atau tidak, orang harus membandingkan “yang terjadi” (Sein) dengan “konsep ideal” (Sollen). Dikotomi ini juga cenderung mendorong orang untuk mencari solusi agar selisih keduanya tidak terlalu jauh.

Sedikit saja meleset di sini karena minimnya data dan kurangnya analisa bisa menjadi serangan balik dengan membuka ruang untuk dicemooh oleh banyak orang. Seperti kata pepatah “buruk muka, cermin dibelah”.

[...] bukan diseragamkan tapi disatukan.

Lalu kenapa cara-cara di atas tidak populer di sistem federal? Jelasnya kebanyakan masyarakat dengan pemerintahan sistem federal punya etika berpolitik yang berbeda.

Terutama di segmen pengambil keputusan berlaku konsensus pemahaman ruang sosial dan etika bernegara. Sehingga setiap perseteruan politik sebagian besar terkonsentrasi pada ‘perang’ analisa dan solusi.

Sekarang bila diasumsikan, bahwa pemahaman ruang sosial dan etika bernegara minim, selanjutnya bagaimana dengan kelangsungan pemerintahan di Indonesia? Mudah-mudahan dengan perbandingan di atas bisa lebih dipahami, bahwa bukan kebetulan konsep pemerintahannya berwawasan atau berkonsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana persatuan serta musyawarah-mufakat bersama akan selalu diutamakan.

Seperti halnya menghadapi wabah COVID-19 kali ini. Setiap Kepala Pemerintahan Daerah tentunya mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri sebagai dasar dari kebijakan dalam menghadapi wabah global ini.

Lumrah demikian, karena merekalah yang lebih mengetahui medan. Darinya akan ada banyak perbedaan kebijakan ditemui. Koordinasinya bukan diseragamkan tapi disatukan, agar tidak terlalu jauh lepas dari tujuan negara karena keinginan-keinginan manusia.

#BersatuLawanCovid19 #IndonesiaJaya

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun