Bila mengkritik pelaku aksi lebih ditempuh, memang karena tawaran kemudahannya. Bandingkan dengan kritik terhadap aksi atau kebijakan, yang sangat mensyaratkan analisa mendalam dan menyeluruh.
Di sini, suka atau tidak, orang harus membandingkan “yang terjadi” (Sein) dengan “konsep ideal” (Sollen). Dikotomi ini juga cenderung mendorong orang untuk mencari solusi agar selisih keduanya tidak terlalu jauh.
Sedikit saja meleset di sini karena minimnya data dan kurangnya analisa bisa menjadi serangan balik dengan membuka ruang untuk dicemooh oleh banyak orang. Seperti kata pepatah “buruk muka, cermin dibelah”.
[...] bukan diseragamkan tapi disatukan.
Lalu kenapa cara-cara di atas tidak populer di sistem federal? Jelasnya kebanyakan masyarakat dengan pemerintahan sistem federal punya etika berpolitik yang berbeda.
Terutama di segmen pengambil keputusan berlaku konsensus pemahaman ruang sosial dan etika bernegara. Sehingga setiap perseteruan politik sebagian besar terkonsentrasi pada ‘perang’ analisa dan solusi.
Sekarang bila diasumsikan, bahwa pemahaman ruang sosial dan etika bernegara minim, selanjutnya bagaimana dengan kelangsungan pemerintahan di Indonesia? Mudah-mudahan dengan perbandingan di atas bisa lebih dipahami, bahwa bukan kebetulan konsep pemerintahannya berwawasan atau berkonsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana persatuan serta musyawarah-mufakat bersama akan selalu diutamakan.
Seperti halnya menghadapi wabah COVID-19 kali ini. Setiap Kepala Pemerintahan Daerah tentunya mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri sebagai dasar dari kebijakan dalam menghadapi wabah global ini.
Lumrah demikian, karena merekalah yang lebih mengetahui medan. Darinya akan ada banyak perbedaan kebijakan ditemui. Koordinasinya bukan diseragamkan tapi disatukan, agar tidak terlalu jauh lepas dari tujuan negara karena keinginan-keinginan manusia.
#BersatuLawanCovid19 #IndonesiaJaya
