Seperti juga masalah kekayaan, masih ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Demikian pula dengan di dunia TI masih juga ditemukan kesenjangan digital (digital divide). Kesenjangan digital dapat dilihat dengan tidak semua orang memiliki smartphone, yang harganya masih belum terjangkau bagi kalangan bawah.
Di samping itu pengguna smartphone juga mengeluarkan biaya operasional tidak sedikit tiap bulannya untuk berlangganan paket data. Maka sedikit banyak kesenjangan kaya miskin mempengaruhi kesenjangan digital.
Keberadaan smartphone beserta aplikasi didalamnya jelas sangat membantu dalam menjalankan aplikasi online. Untuk dapat memakai jasa Gojek pun harus memakai aplikasinya yang kemudian dapat bertransaksi, tidak dapat melakukan sepeti halnya pada ojek pangkalan yang masih “manual”. Ini jelas menjadi kendala bila suatu saat transportasi masal menggunakan aplikasi, sedangkan semua orang tidak mempunyai smartphone yang mumpuni.
Kesenjangan antara daerah kota dan desa juga menjadi kendala dalam kesenjangan digital. Bagi daerah kota (urban) cakupan sinyal tidak menjadi persoalan berarti. Ketersediaan layanan cukup merata dengan berbagai operator didalamnya. Bahkan di berapa tempat (ruang publik, kafe, hotel) memberikan akses internet gratis dengan mengunakan akses wifi.
Berbeda dengan pedesaan (rural), layanan TI belumlah merata. Layanan komunikasi konvensional (percakapan, SMS) bisa jadi cukup bagus. Namun urusan komunikasi data masih belum maksimal karena menggunakan perangkat yang memerlukan investasi juga. Perlu diingat bahwa di pedesaan pun juga mempunyai potensi penggarapan teknologi digital. Dunia pertanian, perikanan, dan peternakan yang kebanyakan di pedesaan perlu dijangkau akses digitalnya.
Karena produksi hasil alam banyak di pedesaan maka akses pertemuan antara persediaan dan permintaan (supply and demand) perlu difasilitasi. Jika hal tersebut digarap dengan bagus maka kedua belah pihak terutama petani dan nelayan akan meningkat penghasilannya, seperti tukang ojek pada Gojek juga mengalami “perbaikan nasib”.
Kesenjangan pelayanan di tingkat operator pun juga harus menjadi bentuk perhatian. Pengalaman pribadi ketika mengunjungi Larantuka, Flores Timur, NTT yang pada kenyataannya hanya satu operator seluler yang beoperasi di sana, bisa di tebak milik pemerintah tentunya. Kondisi semacam ini tentu saja sangat merugikan bagi pemakai operator yang tidak ada cakupan tersebut. Komunikasi dapat terhambat, walaupun solusi sementara dapat diganti dengan mengganti kartu.
Pemerintah sebagai regulator harus bisa menyelesaikan persoalan kesenjangan operator tersebut. Beberapa wilayah berhak mendapatkan akses digital tersebut. Tidak sekedar hanya mendapatkan akses informasi dan komunikasi, lebih dari itu diharapkap keberadaan TI dapat meningkatkan perekonomian setempat yang berujung pula dengan kesejahteraan rakyat.
Setiap daerah mempunyai potensi yang perlu dikembangkan. Pengembangan baru bisa berjalan bila akses dan sumber daya cukup tersedia. Bisa jadi banyak investor yang mencari namum karena kurangnya data dan informasi sehingga kesulitan melangkah. Di lain sisi ada daerah yang cukup potensial namun kesulitan dalam promosinya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah bagaimana membuat “perantara” kedua belah pihak tersebut sehingga bisa bertemu, dan suatu saat dapat bertransaksi.
Pemerintah tidak dapat berjalan sendirian dalam mewujudkan pemerataan TI itu. Maka yang dapat diupayakan adalah menggandeng pihak lain untuk bekerja sama. Peranan swasta juga diperlukan dalam pengembangan TI itu, bahkan bisa jadi kalangan UKM bisa menjadi mitranya.
Model sharing economy yang sudah mendapat tempat ini dapat menjadi acuannya. Jika semua pihak mau berbagi maka semua akan memperoleh keuntungan secara proporsional.
