Pendapatan Negara Tekor
Seperti diketahui jika APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Fakta menarik adalah ketika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui belum menerbitkan data kinerja APBN Januari 2025. Padahal kunci kondisi ekonomi menyeluruh ada dalam laporan tersebut. Pentingnya laporan keuangan rutin dibutuhkan untuk mengetahui detail dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan maupun belanja negara.
Namun demikian, Data pelaporan tersebut seharusnya diterbitkan pada Februari 2025 . Diprediksi jika pemerintah sangat ketakutan untuk membuka data pelaporan kinerja ekonomi tersebut. Sedikit bocoran informasi, jika penerimaan  pajak di bulan Januari 2025 jebol dianggka mengerikan.
Dikutip dari berbagai sumber, menyebutkan data penerimaan pajak Januari 2025 anjlok menjadi Rp88,89 triliun atau 41,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Â Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak di bulan yang sama pada tahun lalu atau Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.
Beda  Aliran dan Kepentingan
Sebagai jebolan Mantan Ditentukan Bank Dunia, seharusnya kridebilitas dan integritas sekaligus profesionalnya di bidang keuangan sudah tidak diragukan. Sri Mulyani adalah Srikandi Indonesia yang telah mengawangi ekonomi Indonesia dari rezim ke rezim yang pernah berkuasa di Indonesia. Artinya Sri Mulyani sangat paham teori-teori dan juga praktik kebijakan-kebijakan ekonomi secara komprehensif dan berurutan.
Dengan melihat dinamika dan juga proyeksi ekonomi dan politik yang sedang dilakukan dan dijalankan oleh Prabowo, nampannya terjadi banyak benturan kepentingan dan juga aliran pemahaman ekonomi pembangunan.
Sri Mulyani adalah produk ekonomi kapitalis, kiblat ekonomi adalah ekonomi liberalis  sementara Prabowo adalah anak ideologis ekonomi sosialis. Dua aliran paham ekonomi yang berlawanan dan berbenturan. Dengan keputusan Indonesia tergabung dengan BRICS semakin menambah tingkat polarisasi perbedaan antara Sri Mulyani anak didik Bank Dunia dan IMF.
Program Warisan
Sri Mulyani selama pemerintah Prabowo harus tunduk dalam peta jalan pembangunan ekonomi yang dipercayai oleh Prabowo. Sekali lagi, Sri Mulyani harus memahami kebutuhan infrastruktur politik daripada kebutuhan berdasarkan analisa ekonomi pembangunan.
