Partai Demokrat dari Oposan Menjadi Parpol Pemerintah

Dalam sejarah Pemerintahan Indonesia,tercatat beberapa parpol memilih menjadi oposisi bagi Pemerintahan seperti PDIP, PKS dan Demokrat. 

Arti oposisi di sini bukan sebagai suatu sistem dalam tatanan sistem Presidensial karena oposisi tidak ada dalam sistem tersebut. 

Baca juga: Usai Kalah di Pilpres, Anies Baswedan dan Surya Paloh Mau ke Mana?

Oposisi di sini memiliki arti berada di luar Pemerintahan yang berkuasa dalam periode tertentu. 

PDIP misalnya, adalah Parpol yang memutuskan berada di luar Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode dari tahun 2009-2014 dan periode 2014-2019. 

Begitu juga dengan Partai Demokrat dan PKS yang menjadi oposisi bagi Pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2019 hingga sekarang. 

Namun dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024, Partai Demokrat memutuskan bergabung bersama Capres Prabowo Subianto yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi. 

Baca juga: Sinyal PDIP Kembali Jadi Oposisi, Baik bagi Iklim Demokrasi Kita

Hal itu berarti mereka telah keluar dari partai yang berjuang diluar Pemerintahan dan bergabung dengan koalisi partai Pemerintahan Pesiden Jokowi. 

Bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi parpol yang mendukung Prabowo-Gibran membawa dampak keuntungan bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat. 

Baca juga: Tantangan Industri Gula dalam Menjaga Lingkungan dan Menunjang Energi Terbarukan

Akhirnya Presiden Jokowi memilih AHY masuk dalam kabinetnya untuk menjabat sebegai Menteri ATR/BPN dalam sebuah resuffle kabinet. 

Jokowi memiliki alasan kuat memilih AHY dalam jabatan tersebut. Selain karena Partai Demokrat menjadi salam satu pendukung Capres Prabowo-Gibran, juga karena AHY adalah sosok yang memiliki kemampuan.