Pro-kontra fungsi wakil menteri sebagai salah satu pejabat pemerintah semakin menuai banyak kritik dan menimbulkan polemik baru. Apalagi presiden memberikan Reinforcement untuk posisi wakil-wakil menteri melalui Keputusan Presiden Nomor: 65/M Tahun 2012. Jika ditelisik lebih jauh lagi, pengadaan struktur wakil menteri sarat dengan kepentingan partai penguasa. Pengadaan struktur wakil menteri adalah suatu apresiasi kepada partai pendukung. Artinya, orang-orang yang menduduki posisi wakil menteri merupakan ‘titipan’ partai koalisi sebagai bentuk terima kasih dari partai penguasa kepada partai-partai pendukung.
Untuk membangun eksistensi dan pencitraan, posisi wakil menteri memang strategis sebagai batu loncatan yang ‘basah’ untuk membangun citra perpolitikan yang lebih baik ke depan. Walaupun posisi wakil menteri merupakan posisi karier (tidak masuk dalam kabinet), namun memiliki posisi tawar yang ‘empuk’ untuk meningkatkan eksistensi dalam konstelansi perpolitikan Negara.
Disisi lain, jika melihat kondisi Negara yang sedang ‘galau’ ini, sebenarnya posisi wakil menteri bisa menjadi alternatif untuk membantu kerja-kerja pemerintah dalam rangka memperbaiki Negara. Tak ubahnya seperti struktur organisasi pada umumnya, semakin banyak fungsionaris yang terlibat dalam suatu struktur, semakin memungkinkan pula untuk bisa menciptakan perbaikan-perbaikan yang signifikan terhadap permasalahan organisasi. Dan organisasi dalam skala besar seperti Negara, memerlukan peranan wakil menteri untuk membantu tugas-tugas pemerintah guna menciptakan perbaikan yang mengarah pada perubahan Negara yang lebih baik.
Hanya saja, orientasi ini tidak dilaksanankan sedemikian rupa, sehingga memunculkan paradigma masyarakat bahwa wakil menteri sekedar ‘simbol’ yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Apalagi tidak adanya perubahan mencolok yang bisa dilakukan oleh wakil menteri untuk mendukung perbaikan Negara. Ihwal inilah yang membuat masyarakat semakin frustrasi kepada eksistensi wakil menteri sebagai pejabat Negara.
Orientasi oknum yang mengisi wakil menteri cenderung tidak berorientasi kepada perbaikan Negara yang lebih baik. Kepentingan pragmatis, mencari popularitas dan kepentingan politis masih sangat kental. Padahal di tengah kondisi bangsa dewasa ini, seharusnya wakil menteri bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa fungsi wakil menteri sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi Negara.
Oleh sebab itu, orientasi wakil menteri perlu diefektif yaitu mendukung kerja-kerja pemerintah untuk memperbaiki kondisi negara yang sedang carut marut sekarang ini, sehingga posisi wakil menteri dapat dianggap penting oleh masyarakat. Jika wakil menteri tidak bisa memberikan harapan atas efektivitas posisinya, ditambah banyaknnya anggaran yang digunakan untuk membiayai tugas-tugas wakil menteri tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan Negara, bukan tidak mungkin fungsi wakil menteri sebagai pejabat pemerintah akan semakin menuai banyak kritik.
Dan untuk itu, wakil menteri harus berupaya membuktikan bahwa Negara membutuhkan fungsi wakil menteri untuk mendukung jalannya roda pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi Negara supaya menjadi lebih baik.
*Hendry Roris, Mahasiswa Universitas Lampung dan Sekretaris GMKI Bandarlampung
