Pandemi Covid-19 telah meninggalkan efek luka memar yang dalam pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Untuk memulihkan luka tersebut, perlu kebijakan yang dikalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik (well calibrated, well planned, well communicated) oleh setiap negara, khususnya dalam mendorong produktivitas dan investasi, bersama dengan strategi di bidang ketenagakerjaan dan realokasi modal. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Para pengamat ekonomi dan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, OECD) memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (mild recession) karena kontraksi ekonomi diperkirakan "hanya" sekitar -3%-0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Sinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah.
STRATEGI PEMERINTAH
Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin.
Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin.
Pemerintah juga selalu menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagai upaya pembangunan nasional, termasuk dengan menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat. Tidak hanya di dalam negeri, Pemerintah juga berkolaborasi dengan pihak swasta dari negara-negara lain. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi melakukan pertemuan dengan United States ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Kamis (25/08). Dalam pertemuan tersebut, delegasi US-ABC dipimpin oleh Ambassador Ted Osius beserta jajaran petinggi US-ABC. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yakni Presidensi G20 tahun 2022, ASEAN Chairmanship 2023, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, rantai pasok global, SDM untuk mendukung TIK, dan keuangan inklusif.
Deputi Edi memulai pertemuan tersebut dengan membahas perkembangan terkini pandemi Covid-19 dan keadaan perekonomian Indonesia. Deputi Edi mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari lima negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia dan penanganan Covid-19 di Indonesia terkendali dengan baik. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada Q2-2022 juga berhasil tumbuh 5,44% di tengah tantangan global. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Deputi Edi juga menyampaikan tentang keseriusan Pemerintah dalam mendukung dunia usaha melalui reformasi struktural dan perundang-undangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.
STRATEGI BANK INDONESIA
Disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada seminar isu strategis G20 bertema "Exit Strategy and Scarring Effects Post Covid-19" (17/2). Perhelatan ini diselenggarakan pada hari keempat rangkaian side events pertemuan kedua tingkat Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD) dan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) Presidensi G20, yang berlangsung mulai tanggal 14 sd. 19 Februari 2022 di Jakarta. dalam menghadapi dampak proses normalisasi sehingga pemulihan ekonomi dan stabilitas tetap terjaga. Selain itu, kerjasama antarnegara juga perlu diperkuat antara melalui Bilateral Currencey Swapt Arrangement (BCSA), dan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) secara lebih luas untuk mendukung promosi perdagangan dan investasi. Strategi terkait scarring effect mendorong adanya langkah-langkah yang sinergis dan kolaboratif peran seluruh pihak. Dari sisi korporasi, kontribusi peran dilakukan melalui penguatan strategi bisnis dan perbankan melalui partisipasi kredit/pembiayaan ke sektor riil. Sementara peran lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ditempuh melalui kebijakan yang mendorong kredit pembiayaan untuk sektor prioritas. Adapun peran dari sisi pemerintah melalui program reformasi struktural dalam menyediakan iklim investasi yang kondusif, tata niaga, perpajakan, infrastruktur, digitalisasi keuangan dan implementasi UU Cipta Kerja. Terkait ini, Bank Indonesia telah melakukan reformasi struktural di pasar keuangan, pendalaman pasar keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, dan mendukung upaya pembiayaan bagi ekonomi untuk meredam scarring effect tersebut. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa terdapat tiga prioritas agenda Presiden RI terkait presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, digital ekonomi, dan transisi energi yang seluruhnya memerlukan koordinasi kebijakan antarnegara. Sementara itu, menurut Ekonom dan Founder Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, normalisasi kebijakan berbagai negara akan berdampak bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menyambung hal itu, Pengajar Cornell University dan Research Sholar BI Institute, Iwan Jaya Azis, memaparkan bahwa scarring effect dapat memiliki efek permanen terhadap produktivitas. Dengan demikian, antisipasi terhadap dampak jangka panjang scarring effect memerlukan dorongan terhadap sektor manufaktur, dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
