Dari tokoh hukum, tokoh politik sampai tokoh kartun pun ikut 'memusuhi' dan mengomentari Setya Novanto sang Fenomenal hasil ciptaan media politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bulan ini.
"Sebenarnya enggak perlu, awasi 24 jam dari Polisi dan KPK kan boleh saja diawasi. Kalau penahanan tidak perlu, orang sakit kok tidak mungkin kabur, jangankan mikirin dokumen, mikirin dirinya sendiri susah. Apalagi dia melakukan kejahatan lagi, jadi tidak perlu menahan kecuali, dia sehat walafiat, ya lain," Prof Romli Atmasasmita.(Kompas)
Apa dasar KPK menetapkan untuk kali kedua kepada Setya Novanto sebagai tersangka setelah KPK kalah dalam Praperadilan, bukankah KPK beberapa kali juga sudah pernah kalah didalam melakoni Praperadilan (beberapa contoh). Prof Romli berpendapat, KPK seharusnya belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang tumbang melalui Praperadilan, jangan menampik dengan mengatakan "KPK tidak berpolitik" karena bukti mengatakan KPK berpolitik dengan manis.
Tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan pembantaran, karena untuk menerbitkan hal tersebut harus mempunyai alasan yang kuat dan tentunya sesuai dengan koridor hukum.
"Opini publik negatif sejak awal terhadap Setya Novanto sehingga stigmatisasi buruk terjadi jauh sebelum putusan praperadilan sehingga masyarakat kecewa ketika stigma tidak terjadi," tulis Prof Romli didalam akun twitternya.
Jika pendapat berbeda selalu di kemukakan oleh para pakar, siapa sebenarnya yang paling pakar? dan acuan mana yang akan di gunakan. apakah 10 berarti benar dan 1 berarti salah? atau kah para pakar hukum kita terbiasa mencari aman hingga pendapatnya pun mengikuti Pola Safety First.
Tepat yang di katakan oleh beberapa tokoh, bahwa KPK sudah berpolitik, karena contoh permainan politik KPK bisa dengan mudah di lihat, satu contoh kecil tentang "penciptaan stigma negatif terhadap orang yang di sasar KPK".
Nasib Setya Novanto bisa saja tidak sebaik Roy Lino (Mantan Dirut Pelindo), Hadi Purnamo (Mantan Dirjen Pajak) dan beberapa yang kini malah menduduki jabatan ok. namun nasib novanto bisa saja lebih baik dari mereka jika "nurut" kepada KPK. untuk hal ini di mungkinkan Setnov sulit menuruti KPK, karena setnov adalah politikus dan menduduki jabatan politik. berbeda dengan mereka yang bukan politikus.
Sekali lagi kita bisa melihat betapa kentalnya aroma politik di dalam kasus EKTP, terutama untuk menghajar Setya Novanto. bagaimana dengan yang lain? KPK akan menjawab "berproses," "sedang berjalan." sedang mengumpulkan bukti. dsb...
Saya membaca artikel di kompasiana yang mengatakan, "Setya Novanto mungkin saja bukan orang baik, tapi KPK pun mungkin tidak semuanya baik." Bijak sekali kalimat tersebut.
Apa ya Kira-Kira yang akan terjadi selanjutnya,??????
Jaya lah IndonesiaÂ
Jaya lah kompasianaÂ
