Ketimpangan dan Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia: Tinjauan Geografi Ekonomi

Geografi ekonomi memandang ruang sebagai elemen penting dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam, persoalan ekonomi antarwilayah menjadi isu yang menonjol. Ketimpangan pembangunan yang terjadi antarwilayah---baik antara kawasan barat dan timur, maupun antara kota dan desa---menciptakan disparitas dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan akses terhadap pelayanan dasar. Wilayah-wilayah seperti Pulau Jawa, Sumatera bagian utara, dan Kalimantan Timur cenderung menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena memiliki infrastruktur yang lebih baik, akses pasar yang luas, serta konsentrasi penduduk dan kegiatan industri. Di sisi lain, wilayah-wilayah di timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua mengalami keterisolasian ekonomi yang menyebabkan laju pembangunan tertinggal.

Salah satu penyebab utama ketimpangan antarwilayah adalah tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan investasi. Keterbatasan akses jalan, pelabuhan, dan logistik di daerah timur mengakibatkan mahalnya biaya distribusi barang dan jasa, yang berdampak langsung pada rendahnya daya saing wilayah. Ketimpangan ini juga diperparah oleh urbanisasi yang terkonsentrasi di wilayah barat, khususnya di Pulau Jawa, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyediaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Sementara itu, hubungan ekonomi antarwilayah---seperti aliran barang, tenaga kerja, dan modal---belum sepenuhnya menciptakan sinergi yang adil. Wilayah penghasil bahan mentah seperti Sulawesi dan Papua, misalnya, masih menjadi penyedia sumber daya untuk industri-industri di Jawa, tanpa memperoleh nilai tambah ekonomi yang sebanding.

Dari perspektif geografi ekonomi, persoalan ini juga terkait erat dengan pola keruangan dan sistem jaringan antarwilayah. Ketika konektivitas antarwilayah lemah, maka pertumbuhan akan terpusat di daerah-daerah tertentu saja, menciptakan efek kutub pertumbuhan (growth pole) yang tidak merata. Padahal, idealnya terjadi keterkaitan ekonomi yang saling menguntungkan melalui pembangunan sistem transportasi terintegrasi, pusat distribusi logistik regional, serta pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal di setiap wilayah. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya difokuskan pada peningkatan PDB nasional, tetapi juga pada keseimbangan pertumbuhan regional dan pemerataan manfaat ekonomi.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), tol laut, dan dana transfer daerah. Namun, upaya ini belum cukup tanpa kebijakan pembangunan yang menyeluruh dan berbasis spasial. Pembangunan harus diarahkan pada penguatan konektivitas fisik dan ekonomi antarwilayah, pengembangan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Dengan demikian, geografi ekonomi menegaskan bahwa persoalan ekonomi antarwilayah bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga soal keadilan spasial dan integrasi nasional.

Peta sebaran Kawasan Ekonomi Khusus(Sumber: https://images.app.goo.gl/RUyCecCwM8RWTLce7)

Kasus Ketimpangan Wilayah: Pulau Jawa vs Papua

https://images.app.goo.gl/gk6fxGiFWnRHf3JG8

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan Indonesia. Meskipun luasnya hanya sekitar 7% dari total daratan Indonesia, Jawa menghasilkan lebih dari 58% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS, 2023). Wilayah ini dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat maju, seperti jaringan jalan tol Trans Jawa, kereta cepat, pelabuhan internasional, hingga kawasan industri besar seperti di Bekasi, Karawang, dan Surabaya. Semua ini menjadikan Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, Papua, yang luas wilayahnya lebih dari 22% dari total daratan Indonesia dan kaya sumber daya alam, justru menyumbang PDB dalam jumlah yang jauh lebih kecil dan memiliki angka kemiskinan tertinggi di Indonesia (26,03% per Maret 2023 -- BPS). Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi masih terbatas. Proyek Jalan Trans Papua, meskipun penting, hingga kini belum selesai sepenuhnya dan beberapa ruasnya sulit diakses karena kondisi geografis dan keamanan. Harga barang pokok bisa mencapai 3--5 kali lipat dibandingkan di Pulau Jawa, akibat mahalnya biaya logistik.

Selain itu, meskipun Papua merupakan lokasi tambang emas terbesar di dunia (PT Freeport Indonesia), nilai tambah dari hasil tambang tersebut banyak terdistribusi ke luar wilayah Papua. Tenaga kerja lokal juga tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi skala besar ini. Artinya, meskipun Papua kaya akan sumber daya, namun masyarakatnya belum mendapatkan manfaat pembangunan ekonomi yang setara dengan wilayah lain, terutama Jawa.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih terpusat di wilayah tertentu, khususnya Jawa, sementara wilayah timur seperti Papua tertinggal dalam aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Keterkaitan ekonomi antarwilayah masih timpang, dan nilai tambah dari wilayah penghasil sumber daya belum kembali secara optimal ke wilayah asalnya.