Subsidi Pupuk Organik Menjadi Peluang dan Ancaman Menteri Pertanian

Belum ada Menteri Pertanian yang fokus menangani sampah organik menjadi bahan baku utama produksi pupuk organik. Petani lebih orientasi pada pupuk kimia saja. Akhirnya petani tidak mengenal dan merasakan manfaat ganda pupuk organik. 

Pupuk organik yang ada, hanya mengandalkan kotoran hewan (kohe) sebagai bahan baku utama. Padahal kohe hanya sebagai stimulan agar pupuk organik tersebut memenuhi standar kelayakan.

Periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian A. Amran Sulaiman yang mempunyai target 1 juta ton/tahun. Hanya mampu memenuhi subsidi pupuk organik kurang dari 400 ribu ton/tahun. 

Kegagalan pemenuhan subsidi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Menteri Pertanian SYL pada Periode kedua pemerintahan Jokowi. 

Paling parah dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau Jaktranas Sampah, Kementan tidak masuk atau tidak dimasukkan di dalamnya. Padahal Kementan sangatlah penting dan strategis untuk ikut mengurai masalah sampah organik dalam kaitannya pemenuhan subsidi pupuk organik yang dibutuhkan oleh Indonesia. Makanya Jaktranas Sampah harus direvisi dan Mentan harus proaktif.

Menjadi pesan penting untuk Mentan SYL ini hal pupuk organik berbasis sampah. Sebuah keharusan bersinergi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memenuhi target 1 juta ton/tahun.

Tanpa bersinergi mustahil SYL dapat memenuhi keinginan Presiden Jokowi dan terlebih keinginan dan harapan petani serta masyarakat Indonesia.

Pekerjaan berat bagi SYL dalam menghadapi pemenuhan pupuk organik tersebut. Karena pasti berbenturan KLHK dalam pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik. Karena KLHK dengan Menteri LHK yang tetap di jabat oleh Menteri Siti Nurbaya, yang hampir pasti masih berparadigma lama dalam kelola sampah.

Sesungguhnya bila Menteri SYL dan Menteri Siti Nurbaya memahami masalah pupuk organik berbasis ini, sangat tidak berat bersinergi karena sama berasal dari Partai NasDem. 

Tentu mudah berkoordinasi dan menemukan kesepahaman bila benar-benar ingin bekerja profesional untuk membahagiakan petani dan masyarakat Indonesia yang dominan mengkonsumsi beras, jagung dan kedelai.

Begitupun sebaliknya, akan menjadi sulit terjadi kerja sama kementerian tersebut bila SYL tidak mampu menembus batas untuk merubah paradigma organ-organ di Kementan sendiri dan KLHK yang diduga semuanya masih punya paradigma lama yang konvensional dalam menyikapi pengembangan pertanian organik berbasis sampah.