Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder Firma AH & Partner | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Politik

Presiden SBY... Secercah Harapan Rakyat

22 Juni 2010   13:47 Diperbarui: 26 Juni 2015   15:22 134 0 0 Mohon Tunggu...

[caption id="attachment_174460" align="aligncenter" width="394" caption="Pak SBY...Apa di"pikir"kan untuk Indonesia ke Depan ?"][/caption]

Saya tahu bahwa tulisan ini, ga mungkinlah Pak EsBeYe baca, namun saya tidak pesimis terhadap Negara ini termasuk pada Pak SBY selaku pemimpin kita bersama. Tapi harapan ini saya serahkan pada Allah SWT, agar dapat menyampaikannya kepada yang berhak (seluruh stakeholder), khususnya ke Pak EsBeye selaku pengambil kebijakan di republic ini.

Terlepas dari pro-kontra usulan Dana Aspirasi yang digelontorkan oleh Partai Golkar, karena jujur, saya termasuk tidak sependapat dengan usulan itu bila direalisir tanpa memperbaiki/merevisi system atau tradisi yang selama ini terjadi khususnya di kab/kota yang sangat amburadul alias mandul. Karena kocaknya system maka tradisi korupsi berjalan mulus juga sampai ke daerah, tanpa bisa ditutup kanalnya (banyak penyelewengan di daerah belum disentuh KPK, karena presiden belum menandatangani izin pemeriksaan, semoga Pak EsBeYe dan stafnya cepat memprosesnya, agar kepercayaan rakyatmu tidak luntur, sekarang sementara terkikis lho pak, tentu diketahui itu). Namun tetap saya optimis pada bapak demi bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini.

Saya tidak masuk lebih jauh ke substansi masalah; korupsi, century gate, pemilihan Ketua KPK, Ironi di KPU, Kasus Susno vs Mabes Polri, Kasus Mafia Pajak atau masalah besar lainnya (Indonesia memang sakit, terlalu banyak kasus), sebagai anak bangsa yang tinggal jauh di pelosok desa, maka saya akan masuk ke substansi Dana Aspirasi yang rawan korupsi itu, dana aspirasi (P4D) sangat baik dijadikan momentum untuk “menata otonomi daerah” yang selama ini “berjalan setengah hati”. Mungkin “PAS” saya masuk dari pintu ini untuk menggugah Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan seluruh jajarannya, karena memang dana tersebut diatasnamakan rakyat!!!.

Namun menyesali keadaan saja tidak cukup, maka saya mencoba berpikir positif saja dan mencari titik temu ditengah perdebatan (pro-kontra) yang sengit ini. Karena kelihatannya dana aspirasi ini tinggal “dua langkah” (estimasi saya) akan cair, strategi perpolitikan di Indonesia gampang sekali terbaca (ada menarik tradisi para “orang pintar” kita di Indonesia, menghadapi masalah apa saja itu…..angkat atau ciptakan wacana/opini atau apalah namanya…..lalu di-Heboh-kan, karena dari sana terbuka kesempatan bentuk tim kerja; ada Satgas, Pokja, Pansus, Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, dll namanya, disini keluar “dana operasional” kan (entah ini halal atau tidak????)….setelah itu “Diam”….lalu target tercapai). Wah berapa kali kesempatan uang rakyat (mubadzir) keluar itu,lalu masalah nanti dibiarkan saja (karena ditengah jalan terjadi posisi tawar-menawar diantara yang bermasalah)….Ah, hancurlah rakyat, Jadi kita jangan kaget kalau bencana menghantam Indonesia tanpa henti. Allah SWT murka dengan politik kotor ini. Rakyat saja tahu dan ngerti (namun tidak punya kekuatan untuk melawan), apalagi Allah SWT sangat tahu itu. Allah SWT tidak pernah tidur memantau HambaNYA, baik bekerja secara positif maupun negative, tidak ada lepas pantauannya.

Tradisi selama ini yaitu, hampir semua usulan pembangunan yang terjadi di daerah (desa) yang dibahas pada tingkat Musrembangda sampai di tingkat Musrembangnas, tidak murni aspirasi rakyat karena rakyat melalui komunitasnya disana (organisasi massa yang ada di desa itu formalitas saja, mereka tidak bisa bergerak karena tidak ada/minim bimbingan), mereka tidak terlibat para proses usulan dan pra perencanaan di desa, kecamatan sampai kab/kota, ini fakta ril dan pengalaman di lapangan sebagai petani sekaligus teman diskusi para petani di desa. Rakyat Indonesia (khususnya di desa) bukan bodoh dan malas berusaha/bekerja, Cuma mereka tidak/kurang faham substansi yang dihadapinya. Jadi kita-kita ini yang sedikit faham atau khususnya para penentu kebijakan, bantulah rakyat, jangan bohongi,mari kita bangun Indonesia dengan itikad baik, yakin rezeki halal akan datang tanpa korupsi, itu baru sustainable dan pasti nyenyak tidur.

Pak SBY……. Saya usul/saran; solusi dalam  Pengelolaan Dana Aspirasi (kalau memang itu jadi direalisasikan) yaitu dengan cara:

  1. Solusi Jangka Pendek; Arahkan masyarakat di dapil para Anggota DPR (sinergi anggota DPRD I/II, tanpa berdasar partai, hilangkan ego partai di dapil itu demi atas nama rakyat) lalu ajari rakyat membuat proposal pembangunan melalui Organisasi Desa (ordes) sebelumnya membentuk kelompok ordes serta buat rekening masing-masing atas nama ordes (sinergi/diinisiasi oleh dinas/badan kab/kota dan kementerian ybs, jadi Dana Aspirasi itu di plot ke masing-masing rekening ordes. Jadi proyek itu direncanakan dan dilaksanakan (sesuai prioritasnya) sendiri oleh rakyat ybs dengan tenaga kerja masyarakat ybs, jangan di-TENDER-kan (akan pilih kasih nanti, rawan korupsi dan makelar proyek), lalu pemerintah daerah mengawasi dan diperiksa/auditoleh BPK. Dari sanalah Anggota DPR memantau perjalanan idenya yang cerdas itu. Kalu toh ada korupsi, ya….rakyat sendiri yang korupsi uangnya. Hilang caci maki, lepas janji Pileg dan Pilkada termasuk Janji Pilpres.
  2. Solusi Jangka Menengah, sementara saya pikirkan…pemikiran saya lagi buntu disini…….hahahaha (mungkin teman kompasianer bisa bantu), karena kalau diarahkan dana itu ke propinsi, bagaimana lagi jadinya..?????!!!!! Karena persoalan otoda, hampir bupati/walikota, tidak “menganggap” kurang pengaruh itu namanya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (banyak loh gubernur tidak tau apa yang terjadi di kab/kota). Sistem ini juga perlu pembenahan, namun bagi saya, hal ini tergantung presiden, karena disana kuncinya akan eksistensi seorang gubernur dimata bupati/walikota, mau kuat atau tidak tergantung presiden…….. Tapi entahlah, karena ini hanya pemikiran seorang petani yang tinggl di pelosok desa. Sedikit hanya bisa menulis di media.
  3. Solusi Jangka Panjang > Perbaiki mekanisme otonomi daerah. Otoda harus hulunya di Desa jangan di Kab/Kota (artinya bangun Indonesia mulai dari Desa), ini juga merupakan solusi meminimalisir “raja-raja kecil” di daerah, ini baru “ASELI” botton up atau desentralisasi atau asli aspirasi, aplikasi otonomi desa mandiri, baru namanya reformasi total, harus sinergi reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Kalau demikian saya yakin akan tercipta kemandirian Indonesia melalui kemandirian/kesejahteraan rakyat pada lapisan terdepan (desa). Kuatkan dan mandirikan “rakyat desa”. Kalau tidak demikian maka program pembangunan Desa Mandiri Pangan, Desa Mandiri Energi,atau mandiri apalah namanya, termasuk KUR, BLT, PNPM nanti tidak akan pernah berhasil, tinggal wacana saja apa itu program “ProRakyat”. Hentikan pola “Atas Nama Rakyat” yang keliru itu. Aspirasi yang dibutuhkan rakyat, adalah bentuk kerja dari sisi kewenangan DPR melalui Undang-Undang dan melalui kerja politik, bukannya dengan membagi-bagikan uang untuk rakyat.

Seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang memilih mengambil uang langsung dari swasta dibandingkan dari negara. Dan mengapa swasta dalam hal ini rakyat Amerika mau? Karena mereka yakin jika Obama menang maka aspirasi mereka akan tersampaikan. Maka tunjukkan aspirasi dari DPR nanti rakyat yang akan memberikan uang ke mereka.

Pak SBY…….. Kenapa “anarkisme” tidak bisa berhenti atau diminimalisir di negeri nan ramah ini…..??????, karena rakyat lapar lalu terjadi pembodohan. Kenapa Indonesia Stagnan, malah mungkin Mundur ya…..??? Karena Rakyat jenuh dengan percaturan politik yang tajam nan culas. Rakyat capek di-atasnama-kan, rakyat berat memikul beban eksistensinya selaku “Rakyat Berdaulat” tanpa fungsi dan peran yang berarti. Hanya dipuja dan dipuji oleh penguasa sesaat saja atau didaulat hanya 5 menit sesaat di TPS saja, itupun hanya 5 tahun sekali. Lalu setiap hari dipertontonkan hiruk-pikuk perpolitikan atau pola berdemokrasi yang tidak sehat.

Pak SBY……Kepemimpinan Bapak, sisa 3 tahun lebih sedikitlah (waktu ini tidak terasa), 2014 Bapak akan meninggalkan kita selaku Presiden RI ke-6 dan akan lahir pemimpin baru republic ini sebagai Presiden RI ke-7. Harapan saya, tinggalkanlah kesan dan letakkan pondasi infrastruktur moral berdemokrasi serta infrastruktur fisik rakyat yang baik di Negara ini, dengan menguatkan rakyat Indonesia secara jujur, adil dan bijaksana. Bangunlah Indonesia dari Desa (Km 0/titik star di Desa dan berhenti di Istana Presiden), bukan dari kilometer nolnya di Medan Merdeka Utara…..Coba di balik titik starnya Pak SBY, Insya Allah, sebagai anak bangsa akan mendukung full bapak sampai akhir pemerintahan KIB jilid II ini……..Semoga nantinya semua Desa (rakyat) di Indonesia akan tiba di Istana Negara dengan suka cita.Sebenarnya hal ini tidak terlalu sulitlah dalam aplikasinya tinggal kemauan keras disertai itikad baik pula dan bertanggung jawab, bukan tanggung menjawab. Pak SBY………sangat indahlah motto pilpres yang lalu “Bersama Kita Bisa” Alangkah indahnya kebersamaan ini….Semoga.

Situasi Indonesia boleh tidak menentu,

tetapi nasib kita haruslah kita yang menentukan.

Kita cukup bergiat pada hal yang bisa kita kendalikan.

Terkait tulisan atau link ke :

  1. Presiden SBY Menyetujui Dana Aspirasi Rp 15 M, klik di sini
  2. Seruan Bertobat Koruptor Indonesia. Klik di sini
  3. Dana Aspirasi, Catatan untuk Tamtowi Yahya. Klik di sini
  4. Ironi Dana Aspirasi, Klik di sini
  5. Partai Golkar Salah, Klik di sini

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x