Pada Rapat Terbatas bidang Politik dan Keamanan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia sangat serius menangani permasalahan di Papua, khususnya gangguan keamanan yang semakin meningkat beberapa bulan terakhir. Meski demikian, pendekatan penanganan Papua tetap berpegang pada pendekatan kesejahteraan tanpa melupakan pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum. Memang, sekarang banyak yang menyoroti kasus-kasus di Papua, dari cara pandang kepentingan tertentu. Padahal, kepentingan pemerintah adalah kepentingan rakyat agar tanah (Papua) sejahtera dan aman.
Memang diperlukan upaya-upaya yang sangat luar biasa guna mengatasai masalah kompleks di Papua, tetapi yakinlah pemerintah mempunyai tujuan yang benar. Apalagi, pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan di Papua. Langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk upaya penegakan hukum adalah salah satu cara memastikan masyarakat Papua mendapatkan rasa aman. Bagaimanapun, Papua merupakan bagian yang sah dari negara Indonesia yang berdaulat, maka negara Indonesia menganut asas hukum.
Upaya-upaya yang dilakukan separatisme tetap pelanggaran hukum dan harus diproses hukum. Seperti yang disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jendral Marciano Norman bahwa kelompok bersenjata sudah memasuki kota di Papua. Masuknya kelompok bersenjata itu dibantu juga oleh masyarakat setempat. Terlihat korbannya ada TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Kelompok bersenjata yang sudah masuk kota ini sangat dikhawatirkan, ini artinya kelompok bersenjata tersebut semakin merangsek dari sebelumnya hanya di hutan-hutan. Karena bersenjata sudah masuk kota dan berbaur dengan masyarakat, perlu adanya sweeping di masyarakat untuk meminimalisasi pergerakan dan menghindari terjadinya perang terbuka. Berharap ada dukungan dari masyarakat atas upaya sweeping tersebut.
