Di pemerintahan, kader PKS seolah mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Di DPR tak begitu kritis. Di media dan gerakan kader-kader level bawah sangat antipati dengan Jokowi. Apa maksud semua ini?
Tak pelak, semua menilai PKS adalah partai oportunis yang berbasis kader militan. Apa yang dilakukan oleh elit PKS seolah menjadi ijtihad politik meski bertentangan dengan agama. Kader-kader PKS di grass root sangat phobi dengan PDIP, namun jika elitnya memutuskan koalisi dengan PDIP, maka kader bawah harus sami'na wa tho'na (kami taat dan patuh).
Andai, Jokowi benar-benar merangkul PKS dengan memberi jabatan menteri. Bisa ditebak, akan ada bayan (penjelasan) dari elit PKS untuk menenangkan kader-kader di bawah yang terlanjur sakit hati dengan menangnya Jokowi.
PKS menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah, sehingga kader-kader PKS yang sudah menjamur di Kemenkominfo, Kementan dan Kemensos merubah diri menjadi seolah PNS profesional. Mereka ini bagaikan double agent, kanan kiri oke. Ketika kondisi politik memungkinkan memojokkan pemerintah, maka mereka siap memasok PKS dengan segudang kasus-kasus kementerian demi tekanan politik ke pemerintahan Jokowi-JK.
Ketidaktegasan dan kelambatan Jokowi-JK dan para menterinya untuk membersihkan para politikus PKS yang menjadi pejabat berbuah kasus-kasus di Kemensos dengan berita menghebohkan Menteri membagikan rokok. Di Kemenkominfo, berita fenomenal penutupan situs Islam dan maraknya pornografi online. Di Kementan, bombastisnya kasus naiknya harga beras dan traktor di ponorogo.
Jokowi-JK jangan pernah main-main dengan loyalitas kader-kader PKS. Mereka mempunyai visi yang jelas yaitu menguasai pemerintahan di segala lini. Mereka dididik untuk menjadi agen partai dimanapun mereka berada. Jika punya kesempatan menjatuhkan Jokowi di tengah jalan maka peluang tersebut tidak akan disia-siakan.
Apa nikmatnya memiliki pejabat-pejabat yang sejatinya ketaatan mereka untuk PKS bukan pemimpin pemerintah. Kader-kader PKS ini telah terlatih dalam setiap perebutan jabatan sejak di kampus dilatih di KAMMI. Meskipun menterinya bukan dari PKS, mereka terkoordinir untuk berjuang memperebutkan jabatan eselon 1 hngga 4 di kementerian.
Inilah yang menjadi konflik tersendiri antara ProJo dan relawan yang di kementerian dengan menteri-menterinya. Mengapa PKS masih "berkuasa", jika demikian Projo pun siap menggoyang menteri-menteri pilihan Jokowi-JK yang dianggap berpihak ke PKS.
Tulisan ini terinspirasi dari diskusi dengan Pro Jokowi (Projo) yang berada di kementerian.
