Dengan tajuk "Sosialisasi Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil", Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalteng di Hotel Aquarius Palangka Raya pada tanggal 13-15 Februari 2023 mengundang perwakilan Pejabat/PPNS/Pegawai dari seluruh Satpol PP dan Satker yang memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) se-Kalimantan Tengah.
Meskipun bertajuk Layanan PPNS Namun nampaknya panitia menyelenggarakan sosialisasi ini tidak hanya ingin menyebarkan informasi serta meningkatkan  pemahaman akan Layanan PPNS namun lebih dari itu Kementerian nampaknya memiliki perhatian terhadap belum optimalnya peran PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Undang Undang terutama PPNS yang tersebar di Satpol PP Kabupaten dan Kota di wilayah Kalteng.
Memperhatikan kondisi tersebut materi yang disampaikan pun meliputi :
1. Peran PPNS dalam mendukung regulasi daerah dan kesiapan pembentukan Sekretariat PPNS oleh Bapak Supardi, S.Sos., M.A.P Satpol PP Provinsi Kalteng. Beliau sebagai Kabid Gakda Provinsi, banyak membicarakan tentang PPNS dan Sekretariat PPNS yang diatur oleh di dalam Permendagri No. 3 Tahun 2019 dan beberapa kegiatan terkait penegakan Perda di Kalteng.
2. Sinergitas penyidik Polri dan PPNS dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi penyidikan. Materi ini disampaikan oleh H.Suyalin,S.H dari Kepolisian Daerah Kalteng. Meskipun teknis penyidikan sudah dipelajari oleh sebagian besar peserta namun kenyataannya banyak diantara PPNS tersebut tidak pernah melakukan penyidikan. Sehingga menurut beliau, PPNS memerlukan jam terbang untuk bisa melaksanakan tugas penyidikan.
3. Mekanisme permohonan, pengajuan kelengkapan administrasi PPNS oleh Direktorat Pidana Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah PPNS yang terdata masih belum dapat diandalkan bisa berbeda antara kementerian dan instansi. Proses mutasi atau pensiun PPNS sering tidak dilaporkan.
Menurut beliau, PPNS yang merupakan sebuah kewenangan dan hanya tugas tambahan sehingga ketika ada mutasi atau rotasi ke posisi tanpa kewenangan penyidikan menyebabkan ditinggalnya tugas penyidikan dan mengakibatkan berkurangnya jumlah PPNS.
5. Optimasi Layanan di wilayah serta urgensi pembentukan Sekretariat PPNS di Daerah, materi ini disampaikan oleh Bapak Anggun Prasetyo, S.H, M.H Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kemenhumham Kalteng. Menurut beliau banyak daerah yang belum membuat Sekretariat PPNS sehingga belum optimalnya kerja PPNS selain itu koordinasi antar PPNS, antar PPNS di daerah dengan kemenkumHam juga mengalami banyak Kendala.
Dari diskusi dan tanya jawab yang terjadi sepanjang Sosialisasi berlangsung terungkap begitu banyak kendala dalam pelaksanaan tugas PPNS.
1. Masalah Sumber Daya Manusia.
Meskipun untuk menjadi Penyidik, PPNS harusnya dengan pendidikan yang tinggi, kinerja yang baik selama 2 tahun, sehat dan telah didik sebagai penyidik oleh resmi Polri, Namun tugas penyidikan memerlukan mental yang berani dan keahlian praktek. Penyidik memerlukan jam terbang atau pengalaman, sehingga sebelum dilantik menjadi penyidik perlu ikut magang atau praktek kerja di tempat yang tugas penyidikan sudah berjalan efektif atau bahkan sudah berlari.
Selain itu PPNS haruslah manusia yang terbuka dan mau terus belajar. PPNS harus akrab dengan peraturan perundangan yang terkait masalah pidana dan tata cara penyidikan yang terus berubah dan berkembang. Setiap tahun Pemerintah selalu mengeluarkan undang undang baru begitu pula dengan Pemerintah Daerah yang selalu mengeluarkan peraturan daerah baru yang sebagian mungkin memiliki sanksi pidana yang harus ditegakan.
