Sekolah Rakyat: Akselerasi Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Republik Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran program Sekolah Rakyat pada bulan Juli 2025, yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Program ini diposisikan sebagai upaya strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem---sekaligus mereduksi kemiskinan antargenerasi.

Landasan Hukum dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Program ini digalakkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang membentuk satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya koordinasi yang sinergis agar 63 lokasi tahap pertama dan 37 lokasi tahap kedua siap dibuka pada Juli. 

Ia juga meminta keterlibatan aktif BUMN seperti PLN dan Telkom untuk menyediakan listrik dan internet di lokasi sentra Kemensos yang difungsikan sementara sebagai sekolah rakyat.

Skala dan Strategi Implementasi

Awalnya, target utama adalah 100 sekolah rakyat yang dibuka serentak pada Juli 2025. 

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa 65 lokasi saat ini tengah direnovasi dan lebih siap digunakan untuk tahap pertama, sedangkan sisanya akan dipersiapkan secara bertahap sepanjang tahun. 

Presiden melalui Menteri Sosial juga berencana membangun 200 sekolah dalam jangka panjang: 100 di antaranya dibiayai APBN dan 100 lagi melibatkan peran swasta.