Munculnya Covid 19 di negeri ini sangat berpengaruh secara sifnifikan di segala sendi kehidupan manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka para petinggi negara baik dari pusat hingga ke daerah sepakat untuk membantu setiap warga negara yang terdampak Covid 19 ini.
Bantuan tersebut merupakan representasi dari kepedulian negara terhadap warganya. Sangat diperlukan data warga negara yang terdampak Covid 19 ini. Data yang riil dialami bukan data manipulatif.
Distribusi bantuan bukan karena warga tersebut dekat dengan pemerintah setempat atau keluarga. Bukan pula karena lawan politik sehingga mereka tidak diberikan bantuan melainkan mereka adalah sesama warga negara. Bantuan hendaknya tidak dipolitisir karena kepentingan ambisi politik.Â
Diharapkan pula bagi pemerintah desa agar sungguh-sungguh memberikan data dan menyalurkan bantuan sesuai data riil di lapangan bukan karena kedekatan atau keluarga sehingga 'kicauan-kicauan' dalam Media Sosial dengan istilah ODP (Orang Dekat Pemerintah) tidak bermunculan lagi.
Setiap warga negara perlu mewaspadai pula terhadap bantuan terlebih khusus di mana daerah yang akan melangsungkan Pilkada. Jangan sampai terjadi seharusnya bantuan itu murni untuk warga negara namun disusupi dengan intrik-intrik politik bahkan lebih parah lagi jika yang disalurkan melalui partai politik tertentu. Berbeda jika partai tertentu hendak peduli dengan konstituennya atau suatu daerah, maka itu tidak masalah selagi sumber bantuan tersebut adalah milik partai.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
