Oleh: Muhamad Hariri*
PENDIDIKAN DI BANTEN GERATIS
"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselwnggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Berdasarkan pasal 11 ayat 1 No. 20 tahun 2003 di atas. Gubernur Wahidin halim bersama wakilnya, mengambil langkah program pendidikan geratis yang bertujuan terciptanya UU No. 20 tahun 2003 tersebut.
Untuk menjalankan dan terciptanya program tersebut, (pemprov.) banten menganggarkan bosda sebesar Rp 400 miliar pada tahun 2018. Untuk menggratiskan pendidikan SMAN, SMKN. Perbedaan total dana BOS dan BOSDA antara SMAN dan SMKN hanya 4%, sedangkan pada tahun 2019 untuk program ini (pemprov.) banten alokasikan anggaran sebesar Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA.
Sebenarnya pendidikan geratis sudah berjalan di tahun 2017, yang dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi murni dan rata rata lama sekolah yaitu (partisipasi murni : 60,05 menjadi 60,02) dan (rata rata lama sekolah: 8,53 menjadi 8,62). Nah jumlah itu sudah mewakili bahwa sekolah gratis di banten memang benar adanya, bukan hanya itu saja dana yang di keluarkan (pemprov.) banten setidaknya sudah  memberikan 475 ruangan untuk infrastruktur pendidikan di banten didirikan  dan 8 sekolah pada 2018,sedangkan pada tahun 2019 (pemprov.) banten sudah mendirikan sedikitnya 44 ruang kelas baru (RKB) yang didirikan.
Bagaimana dengan pendidikan di tahun 2020 apakah ada kemajuan? Menurut salah satu guru honorer yaitu salah seorang guru matematika ber pendapat", terkait geratis nya pendidikan geratis di banten. " Menurut saya geratisnya pendidikan banten sangat membantu sekali untuk siswa/i yang tingkat ekonominya di bawah rata rata, karna mereka bisa melanjutkan sekolahnya tanpa ada pemungutan biaya yang selama ini menjadi beban tersendiri bagi setiap orang tua yang berpenghasilan rendah, dan juga membantu siswa siswa yang unggul di akademik maupun non akademik mereka bisa lebih lebih meningkatkannya kemampuannya dari dana pemerintah atau program pak gubernur banten.
"Namun jika apakah sekolah geratis sudah dirasakan semua warga banten, menurut saya belum" Jelasnya! Â Karna lokasi yang tidak terjangkau pemerintah dan jauh nya akses menuju sekolah mereka memilih untuk membantu orang tuanya di bandingkan harus memilih sekolah yang harus menempuh jarak yang begitu jauh" Lanjut nya!. Bukan hanya itu saya sekolah swasta yang ada di daerah banten mengalami pengurangan siswa yang berdampak pada gaji yang di Terima guru honorer, yang harus mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan yang kurang
Bukan hanya itu saja menurut salah satu guru honorer dari sekolah negeri berpendapat bahwa "Terkait Sekolah gratis di Banten blm sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama siswa SD dan SMP. Karena pendidikan gratis baru dirasakan siswa di SMA karena dibawah naungan provinsi Banten, sedangkan SD dan SMP Pemkot/pemkab belum mendapatkan program tersebut.Â
Harapannya Pemkab jg bisa melakukan kebijakan yg sama, jd pendidikan gratis bisa dirasakan 12 tahun.
Kendala guru honorer selama ini pastinya terletak dianggaran pemerintah, terutama untuk guru SD dan SMP yang dinaungi pemkab/Pemkot. Kalau guru honorer provinsi (yg mengajar di SMA) relatif lebih beruntung dari guru SD dan SMP karena digaji oleh provinsi jauh lebih besar".
Kalau terkait sekolah swasta bagaimana pak? Iya tadikan saya kita berbicara sekolah negeri yah, kalau misalkan swasta yang di naungi yayasan pastinya berbayar karna pendataan guru dan lain sebagainya dari dana masyarakat atau bayar SPP"ujarnya!
Nah kalau terkait pemerintah mengambil langkah zonasi apakah tepat?
Sebenarnya untuk mengambil langkah zonasi adalah pilihan yang tepat untuk menyamakan serta meratakan pendidikan yang ada di banten baik swasta ataupun negeri yang bertujuan terciptanya kestabilan dalam ngajar mengajar
Kemarin pak kepala dinas sedang berusaha agar antara guru dan siswa negeri dan swasta bisa merasakan kebijakan yg sama2 menyejahterakan secara adil
Harapan saya untuk pemerintah selanjutnya agar mnyama ratakan pendidikan agar tidak terjadinya kendala bagi pengajar dan pengalokasian yang tepat agar bisa dirasakan oleh semua warga banten" Begitulah ujarnya yang sudah kami melakukan wawancara pada tanggal (30.november 2020) pagi hari.
Pendidikan masih menjadi  hal yang sangat sensitif bagi warga banten, mengingat tingkat kesenjangan sosial atau angka kemiskinan yang tidak bisa di perkirakan. Sebenarnya program pemerintah provinsi Banten ini sudah tepat, dari segi dana maupun rencana. Namun dari segi pengalokasian  atau akses kurang di fikirkan, sehingga terjadilah permasalahan dari percakapan di atas.
Nah mungkin dari pembahasan awal sampai percakapan dan pada akhirnya, terkait program pemerintah provinsi Banten  yaitu geratisnya sekolah negeri di banten memang benar adanya namun mungkin dari segi permasalahan yang  di hadapi  belum di selesaikan dengan baik  oleh pemerintah.
Sebentar lagi tahun berganti apakah pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi?
Kita tunggu tahun berikutnya!
*Penulis merupakan mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
