Sebuah berita lewat di timeline BabeApp saya kemarin, memperlihatkan judul "Stafsus Menkes Sebut Jogja Sukses Terapkan New Normal, Netizen Tak Sepakat." Selidik punya selidik, ternyata itu adalah berita relay dari situs berita Suarajogja.id. Saya tidak terlalu kenal dengan situs ini, apalagi kalau harus menilai kredibilitasnya. Tapi saya coba teruskan baca apa isinya dan sekaligus mengecek langsung pernyataan Stafus Menteri Kesehatan bernama Maria Mubarika Rahman tersebut.
Suarajogja.id ternyata mengutip seperti berikut, "Apakah ada law enforcement, saya lupa bertanya...tetapi tatanan hidup baru sudah menjadi sebagai gerakan masyarakat madani di Yogyakarta. Masyarakat dapat memahami kedaulatan ada di setiap individu, mau sehat atau sakit. Ayo kita belajar New Normal dari Yogyakarta,"
...yang ternyata dicomot hanya bagian new normalnya saja. Padahal cuitan tersebut ternyata bagian dari laporan bersangkutan saat berkunjung ke Sri Sultan dan bertanya mengenai kebijakan pengendalian COVID19 di Jogja, yang memang dalam hal ini walaupun secara total Jogja termasuk tinggi, namun beberapa hari terakhir memperlihatkan angka laju penularan yang mengarah ke stabil, bahkan berkurang, tanpa memberlakukan PSBB secara resmi.
Kabar kunjungan tersebut sudah ditandai sebagai "-A Thread-" yang berarti harus dibaca keseluruhan, bukan sepotong-sepotong. Berikut bunyinya.
"NEW NORMAL dan Daerah Istimewa Yogjakarta
Ketika banyak orang meributkan New Normal kita tidak tahu jika sedari awal ada satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan New Normal dengan baik.
"Saya tidak menutup Mall dan Hotel"
"Saya tidak melarang orang masuk ke DIY"
"Rumah ibadah tidak di tutup"
Mendengar ini dari ngarso dalem, saya langsung mebuka handphone melihat kejadian COVID-19 di DIY, wow bikin kagum. Hari itu kejadian ada 5 yg positif & angka kematian NOL.
Hal yang menarik di Indonesia, Bali dan Yogjakarta yg masih memegang budaya kental Indonesia, bisa hidup damai SEJAK AWAL dimana daerah2 lain ramai dg hoax dan disinformasi. Padahal kedua kota ini juga paling banyak dikunjungi turis baik manca negara & domestik untuk berwisata.
Ngarso dalem menjelaskan ttg kebijakan nya di era pandemi ini, "apa manfaatnya pemerintah daerah, jika masyarakat nya tidak patuh... sehingga kebijakan nya bagaimana desa2 bukan nya di tutup, tetapi di KONTROL dibawah koordinasi lurah, babinkamtibnas dan babinsa".
Masuk ke Yogjakarta? bisa! asalkan isolasi mandiri 2 minggu. Harapan Ngarso dalem, masyarakat menjadi subjek, karena mereka yang melakukannya sendiri dan saat ini dapat tertib juga. Di DIY tdk ada kebijakan untk menutup MAL/Hotel, kebutuhan masy tdk bisa dimatikan secara totally.
Yang penting bgmn mereka bisa menjaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Seperti Masjid dan Rumah Ibadah kami serahkan kepada kanwil, dg prinsip jangan mengatakan ditutup. Krn jika mereka tetap dg protokol kesehatan maka tidak ada masalah.
Harapan beliau masyarakan terdidik, jgn sampai jd korban dari sebuah kebijakan. Ttp tidak ada kebebasan, hrs dgn protokol kes & memberikan ruang bagi masyarakat. Yg beliau bangun masy mau bertangung jawab terhadap dirinya sendiri. Kebijakan tdk berubah2 agar masy nyaman
Menyelesaikan persoalan COVID itu tergantung disiplin masyarakat. Memutus juga tergantung disiplin masyarakat, jika tidak disiplin maka mereka harus memahami akan terkena. Jika berkerumun tidak boleh, jika jalan penuh, tetapi di dalam mobil ya tidak apa2.
Beliau mengatakan: berdamai dgn covid artinya untuk menyelesaikan masalah bukan untuk menambah masalah.
Tatanan Hidup Baru sudah terbangun di Yogjakarta sejak awal, komitmen kepada keselamatan pribadi dan wilayah nya teresap dalam di masyarakat.
Ngarso dalem pemimpin yg hebat.
Apakah ada law enforcement, saya lupa bertanya... tetapi Tatanan Hidup Baru sudah menjadi sebagai gerakan masyarakat madani di Yogyakarta. Masyarakat dapat memahami kedaulatan ada di setiap individu, mau sehat atau sakit. Ayo kita belajar New Normal dari Yogyakarta."
Saya coba memeriksa berbagai berita penanganan COVID 19, memang Jogja belum menerapkan New Normal. Namun juga tidak menerapkan PSBB seperti kota-kota besar lainnya yang tertular dalam jumlah besar. Yang dilakukan adalah Tanggap Darurat Bencana. Tidak seperti PSBB, status tanggap darurat bencana lebih longgar dan mendorong kesadaran warga untuk melindungi dirinya dari resiko penularan. Ini mirip dengan konsep new normal dan memang dalam rencana perpanjangan hingga 30 Juni 2020.
Inilah yang kemudian menimbulkan protes dari netijen maha julid. Padahal memang status ini diperpanjang untuk memungkinkan pemprov memberikan bantuan kepada warga, dengan alasan masih ada penularan.
"Selama ini Pemda tidak pernah menutup tempat usaha, tempat wisata, mall secara regulasi. Tempat wisata (yang tetap) dibuka tidak akan BEP, pengunjung tidak banyak, biayanya cukup banyak. Misal Taman Pintar dibuka, pengunjung tidak ada, biayanya lebih tinggi. Alhamdulillah masyarakat DIY termasuk pengelola sadar dan secara mandiri menutup. Kalau nanti dilakukan pembukaan itu sudah masuk new normal," terang Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji kepada Tribun Jogja.
Jogja sendiri menolak pemberlakuan PSBB hingga kini, walau telah menghasilkan kecaman banyak netijen. Dan ujungnya hal tersebut sebenarnya berujung kepada hasil positif. Karena kecenderungan warga tetap patuh kepada instruksi Sri Sultan, Jogja beberapa hari ini nol kasus penularan. Namun Jogja tetap menjaga kewaspadaannya sebelum resmi memutuskan kebijakan new normal.
"Belum waktunya kami menyampaikan PSBB (ke Menteri Kesehatan)," ujar Sultan saat ditemui wartawan di kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, pada 8 April 2020 seperti dikutip detik. "Karena belum memenuhi syarat persyaratan, epidemiologi, dan sebagainya, serta transmisi lokal dan sebagainya. Kan belum memenuhi syarat," tambah beliau. Pada akhirnya hingga kini PSBB tak pernah diberlakukan oleh Jogja, walau beberapa kali diisyaratkan rencana mengadopsi kebijakan tersebut.
"Walaupun kalau kita lihat dua hari terakhir 0 (kasus positif), tapi kita belum bisa pastikan apakah kita tetap pertahankan tidak ada penambahan positif. Kita membutuhkan dasar kondisi tanggap darurat," urainya.
Kebetulan karena kenal, saya bertanya langsung hal ini kepada yang stafsus yang bersangkutan.
"Memang kita menjelaskan apa pun salah. Ini era post truth. Kasihan masyarakat terteror ketakutan," Jelas Mariya dalam penjelasan langsung kepada saya. "New Normal itu mungkin banyak orang yang merasa "mundur selangkah", tetapi untuk "maju dua, tiga, sepuluh langkah". Kita dapat mengendalikan resiko-resiko yang ada karena ilmu pengetahuan terbaru sudah lebih jelas, kita lihat bahwa angka kematian sudah menurun, pasien-pasien yang kritis teratasi dengan baik. Semua yang kita hadapi ini bukan tanpa resiko. Hanya saja resiko itu dimanage sekecil mungkin."
"Tentu nantinya setelah new normal, akan banyak layanan dan program yang diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama melalui aplikasi teknologi informasi. Salah satunya Telesehat Desa."
"Berdasarkan riset terbaru, dengan digital health care kita dapat merubah beban menjadi asset, 10 persen digital communication yang dibuat akan menaikkan 3 persen GDP".
Melalui keterangan tertulisnya keesokan hari, Mariya Mubarika memberikan beberapa insight kondisi wabah COVID-19 di Jogja saat ini. "Jogja itu sudah beberapa hari ini angka confirmed test nya nol dan kematiannya nol. Jogja membaik walaupun tidak menerapkan PSBB."
Jika dilihat dari grafik kasus perawatan pasien positif COVID19 memang menurun drastis. Selain itu yang sudah dirawat juga terlihat meningkat. Sehingga terlihat memang kondisinya jika dibanding saat kasusnya memuncak beberapa minggu lalu saat warganet meributkan. Ini bisa dibuktikan dengan data. Dari ribuan kasus yang ada, rate kematian juga terbilang rendah.
Itulah kenapa kemudian ia menyimpulkan bahwa kita perlu berkaca kepada penanganan COVID 19 di Jogja. Betul memang Jogja belum menerapkan "new normal". Namun apa yang diterapkan saat ini di Jogja mirip dengan new normal yang sedang direncanakan, dan kita bisa berkaca kepadanya.
"COVID19 ini new emerging diseases, semua negara mencari cara terbaik untuk mengatasi masalah yang berat ini. Banyak yang harus kita masih harus kita pelajari, learning by doing. Kita tidak bisa memukul rata, sah saja setiap negara membuat kebijakan masing-masing sambil terus mengevaluasi mana langkah yang terbaik, dan meninggalkan kebijakan yang terbukti tidak besar pengaruhnya," tutupnya
