Mohon tunggu...
Hamid Ramli
Hamid Ramli Mohon Tunggu... lainnya -

Aktivis Lingkungan ingin berkiprah di bidang politik lokal agar kelestarian lingkungan tetap terjaga

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bukti Kebohongan Aktivis Papua di Luar Negeri

14 Desember 2012   06:34 Diperbarui: 24 Juni 2015   19:41 664
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1355466641232418732

[caption id="attachment_221716" align="aligncenter" width="500" caption="Suasana demo yang diikuti sekitar 12 orang kelompok pendukung OPM pimpinan Beny Wenda di London , Selasa (23/10/2012). Foto : Bintang Papua"][/caption]

“Di Irlandia Utara, setiap ruas jalan selalu diperiksa. Tetapi di Papua, bepergian di waktu malam, tanpa gangguan sedikitpun. Apalagi alam dan budayanya sangat indah menawan untuk liburan,” demikian pengakuan Millie Mcdevit (Staf  Khusus Bagian Politik Kedubes  Inggris) dalam  kunjungan khusus ke   Kapolda Papua  Irjen (Pol) Tito  Karnavian di Jayapura, Kamis (13/12/2012).

Kesaksian Mcdevit tidak sampai disitu. Ia telah beberapa kali mengelilingi wilayah Papua, khususnya di Jayapura yang selama ini diisukan rawan dan penduduknya jauh dari rasa aman dan selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Pemerintah Indonesia termasuk pihak  TNI/Polri.

“ternyata  informasi  itu  tak benar adanya,  bahkan situasinya  sangat  berbeda jauh”, aku Mcdevit. Karenanya, pihaknya  akan menyampaikan  informasi   yang  sebenarnya kepada pemerintah   Inggris, bahwa situasi  di  Papua  aman dan kondusif. http://bintangpapua.com/headline/29676-kedubes-inggris-nilai-papua-aman-kondusif

Siapakah kelompok penyebar Isu sesat itu?

Kuat dugaan saya, pernyataan Staf Khusus bidang Politik Kedubes Inggris di atas, erat kaiatannya dengan keberadaan kelompok aktivis Papua merdeka di Inggris pimpinan Benny Wenda. Kita tahu, Benny cs memiliki sebuah lembaga bernama Free West Papua Campaign (FWPC) yang bermarkas di London, Inggris. Dari namanya, lembaga ini berfungsi mengkampanyekan Papua merdeka di Luar Negeri.

Mereka sering menggunakan modus black campaign dengan tujuan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Hal itu bisa kita ketahui dari aksi yang mereka lakukan selama ini. Dan yang paling tampak ketika kunjungan terakhir Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono ke Inggris tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2012. Kunjungan ini atas undangan Ratu Elizabeth II, untuk yang merayakan 60 tahun tahta Elisabeth II sebagai Ratu Inggris.

Sebelum kedatangan SBY ke London, melalui situs resmi dan akun Facebook-nya Free West Papua Campaign mempublikasikan wanted list terhadap Presiden SBY dan menawarkan imbalan sebesar Rp 770 juta kepada siapa saja yang berani menangkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Inggris waktu itu. http://news.detik.com/read/2012/09/19/140435/2025960/10/aktivis-papua-merdeka-sayembarakan-penangkapan-sby-rp-770-juta?9922022

FWPC menuduh Presiden SBY telah mendalangi pembunuhan (genosida) yang menyebabkan lebih dari 500 ribu orang Papua tewas.

Selain memiliki FWPC, kelompok Benny Wenda juga sudah membentuk lembaga advokasi yang dikenal dengan nama International Lawyers for West Papua (ILWP). Sudah beberapa kali lembaga ini menggelar seminar yang mereka klaim sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Oxford, London. Namun ‘KTT’ itu selalu sepi pengunjung karena materi yang dibahas tak jauh dari isu bohong genosida di Papua dan tema-tema kampanye hitam lainnya.

Barangkali atas alasan itulah, Pemerintah Inggris lalu menugaskan staf Kedubesnya di Indonesia untuk mengkonfirmasi langsung situasi yang sebenarnya terjadi di Papua. Dan jawaban dari lapangan sebagaimana dilaporkan Mcdevit: Papua  adalah suatu  wilayah  di  Indonesia dan Asia  Tenggara  yang aman dan kondusif,  berbeda dengan  informasi  dari kelompok-kelompok tertentu  kepada  pemerintah  Inggris.

Nah, jika sudah ketahuan bahwa informasi ke Pemerintah Inggris selama ini bohong, apa tindakan Pemerintah Inggris kepada para penyebar isu bohong itu? Sebagai bangsa yang besar dan sedang berkembang, kita hanya bisa bersikap wait and see, sambil terus berbenah.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun