Wajah-wajah Lucu Pansel KPK

Ketika lima tahun lalu Presiden Jokowi membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK itu semua kaum Hawa, sempat ada perasaan pesimis juga apakah ibu-ibu ini dapat diandalkan? Tapi mungkin karena Presiden menginginkan pansel yang benar-benar steril dari berbagai "dosa", maka diputuskanlah agar kaum yang lebih dapat dipercayalah itulah ditugaskan untuk menjaring dan menyaring nama-nama untuk memberantas korupsi itu, semuanya wanita. Sebab di mana-mana, kaum wanita memang lebih dapat dipercaya ketimbang kaum laki-laki. 

Singkat cerita, pansel KPK tahun 2015 yang diketuai oleh Destri Damayanti, ahli keuangan dan moneter itu pun berhasil menampilkan 5 pimpinan KPK: Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Laode Muhammad Syarif.

Lumayanlah. Meski belum bisa dibilang memuaskan, tetapi kinerja mereka selama 2015-2019 ini mudah-mudahan dapat menggentarkan oknum-oknum yang punya niat jahat menggarong uang rakyat. Pasalnya tidak sedikit kepala daerah atau  politisi terkenal dan punya nama besar yang akhirnya dijebloskan oleh KPK ke penjara gara-gara bermain-main dengan uang rakyat: korupsi. 

Meski kasus korupsi belum hilang-hilang juga, tapi paling tidak ada banyak uang negara yang akhirnya diselamatkan dari kasus-kasus yang sudah dibongkar dan dituntaskan. Tapi kita yakin dan percaya tentu masih jauh lebih banyak lagi kasus-kasus yang belum dijamah. Untuk itulah diharapkan bahwa pimpinan KPK selanjutnya akan lebih garang dan trengginas, serta tidak pandang bulu dalam menyadap, menyidik dan membongkar kasus-kasus korupsi yang tekniknya makin licin dan canggih itu.

Sebentar lagi Agus Rahardjo dkk akan mengakhiri tugas dan pengabdian mereka. Maka Presiden Jokowi kembali membentuk pansel untuk menjaring nama-nama untuk pimpinan KPK edisi 2019-2023. Kali ini Kepala Negara tidak lagi berpatokan pada gender. Maka anggota Pansel KPK 2020 ini terdiri dari beberapa tokoh yang dinilai punya kapabilitas dan integritas yang mumpuni.  

Yenti Garnasih, ahli hukum, yang di pansel periode lalu menjadi anggota, kini terpilih lagi dan menjadi ketua pansel. Nama dan tim yang dia pimpin menjadi sorotan tajam karena meloloskan beberapa nama yang rekam jejaknya kurang bagus dalam hal pemberantasan korupsi. Nama-nama ini, padahal, yang akan diserahkan oleh Pansel kepada Presiden, hari ini, Senin 2/9 sore. Dan untuk selanjutnya sepuluh nama itu akan direkomendasikan oleh Presiden ke Komisi III DPR RI. Para politikus Senayan inilah nanti yang akan menetapkan 5 dari nama-nama itu sebagai pimpinan KPK 2019-2023.

Paling tidak ada dua nama yang disorot, yakni: Irjen Polisi  Firli Bahuri (kapolda Sumatera Selatan), dan Irjen Polisi Antam Novambar (wakil kepala Bareskrim). Firli diduga melanggar kode etik saat menjabat deputi penindakan KPK pada 2018. Sedangkan Antam disebut-sebut pernah mengintimidasi direktur penyidikan KPK. 

Kedua jenderal polisi tersebut di atas sudah berkali-kali membantah tudingan itu. Tapi ibarat perumpamaan, tak ada asap kalau tidak ada api. Yang jelas di era teknologi komunikasi seperti saat ini, yang namanya rekam-rekam jejak sudah sangat sulit untuk dihapus atau dibantah. Tapi adalah hak setiap orang untuk membantah tudingan yang dialamatkan kepada mereka. 

Kini pansel menjadi sorotan karena dinilai telah meloloskan sosok-sosok yang dinilai kurang layak. Apalagi konon dari nama-nama yang siap diserahkan ke Kepala Negaara tersebut, ada yang belum menyerahkan laporan kekayaan ke KPK. Padahal ini salah satu syarat yang paling urgen untuk bisa menjadi calon pimpinan KPK. 

Kalau ternyata ada nama yang "sulit" menyerahkan laporan harta kekayaannya, mestinya langsung dicoret tanpa ampun oleh Pansel, tanpa mengindahkan apa dan siapa dia. Ini menyangkut integritas dan kejujuran seseorang calon pimpinan KPK. Namun nyatanya kok bisa terus melenggang? Ada apa dengan pansel?

Semakin dekat hari penyerahan nama-nama terpilih itu kepada Presiden, semakin nyaring pula suara-suara tuntutan masyarakat luas, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, kepada pansel untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Maka diharapkan pansel KPK untuk bersikap, dalam arti mencoret nama-nama yang dinilai bermasalah.