Indonesia dibangun diatas permufakatan. Pancasila juga merupakan bagian dari permufakatan yang sangat indah, dimana keindahannya bisa oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Apa itu keindahannya? Kita tetap bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Kita tetap bisa saling memanusiakan antar sesama manusia. Tetap bisa saling menghargai dan menghormati. Kita juga tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kita juga tetap bisa musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dan kita juga tetap bisa mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tatanan ideal diatas nyatanya belum sepenuhnya bisa dijalankan oleh semua orang. Masih saja ada pihak-pihak yang mempersoalkan perbedaan agama, masih saja ada orang yang saling membenci, saing menebarkan provokasi karena tidak mau saling menghargai. Kritik dan pendapat yang dimunculkan berpotensi bisa memecah belah persatuan. Kritik dan pendapat juga tidak mengedepankan mufakat, jika memicu perbedaan pendapat. Hal-hal semacam ini akan sulit mewujudkan keadilan, jika diantara kita masih egois, merasa paling benar dan memposisikan pihak yang bersebarangan sebagai pihak yang salah.
Berbicara tentang kritik dan pendapat, pada dasarnya dijamin oleh undang-undang sebagaian bagian dari kebebasan berekspresi dan berargumentasi. Hal yang mungkin kita dambakan di era orde baru, dan baru bisa dirasakan setelah era reformasi hingga saat ini. Kritik ada yang bisa membangun, memberikan inspirasi dan hal-hal baru bagi pihak yang di kritik. Namun ada juga kritik yang justru memicu terjadinya kegaduhan, karena tidak dilandasi data dan fakta yang benar. Dan tidak sedikit pula yang membumbuinya dengan provokasi dan kebencian.
Praktek menebar kebencian ini tidak ada bedanya dengan kelompok radikal yang kerap menebar kebencian kepda pemerintah. Kebencian ini dilakukan karena pemerintah dianggap kafir. Mereka mengkritik segala kebijakan pemerintah, karena dianggap tidak relavan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang menjadi muslim. Kritikan ini tentu saja tidak didasarkan pada kebenaran. Faktanya, mayoritas muslim di Indonesia masih tetap bisa menjalankan ibadahnya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas harus bisa ditujukan untuk semua pihak, tidak bisa ditujukan untuk kelompok tertentu saja.
Kritik yang berisi provokasi dan kebencian, jelas tidak disertai literasi yang kuat. Karena berbalut kebencian, isinya pun akhirnya lebih subyektif. Kelompok radikal selalu menawarkan solusi khilafah ketika mengkritik kebijakan pemerintah. Pola semacam ini tanpa disadari sering dilakukan oleh masyarakat awam. Mereka mengkritik tanpa data dan fakta. Jika hal ini terus dilakukan, kelompok radikal, intoleran, atau pihak-pihak yang tidak menginginkan kedamaian di Indonesia, akan terus menebar hoaks dan provokasi. Ketika emosi terpancing, kebencian sudah mendominasi, pada titik itulah radikalisme akan dengan mudah disusupkan.
Literasi menjadi hal yang harus dilakukan. Karena kemajuan teknologi saat ini telah membuat perkembangan informasi begitu pesat, semestinya budaya baca, cek ricek juga harus dilakukan. Karena literasi di era modernisasi semacam ini merupakan keniscayaan. Semua orang harus terbiasa melakukan. Jika tidak kita akan dengan mudah menjadi korban hoaks dan provokasi pihak tertentu.
Kritik dan kebebasan berpendapat memang diperlukan untuk penyeimbang. Namun kritik dan pendapat yang muncul, tetap harus mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika kita semua bisa melakukan itu, makan kita tetap bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Ingat, perbedaan yang ada di negeri ini merupakan keniscayaan yang harus dijalani. Namun perbedaan harus dirawat, dipahami dan dimengerti, agar bisa tetap bisa saling berdampingan dalam harmoni. Salam damai.
