Pancasila dan Kekayaan Alam Indonesia

Indonesia merupakan negara yang masyhur akan kekayaan alamnya sekaligus menjadi salah satu pendukung roda perputaran perekonomian dunia. Hal ini memang sepatutnya menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Sayangnya, kekayaan alam yang melimpah yang kita banggakan selama ini lebih banyak berfungsi sebagai penopang industri negara lain dan hanya berperan sebagai pelengkap. Sedangkan kepada bangsa kita sendiri justru belum dapat memberi nilai yang lebih tinggi lagi dengan kata lain, belum digunakan secara maksimal untuk bangsa sendiri.

Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan perekonomian Indonesia, sebab apabila manfaat dari kekayaan alam Indonesia ini terus-menerus dikeruk hanya untuk dinikmati oleh negara lain, maka kita juga terancam akan kehabisan sumber kekayaan alam yang kita miliki ini. Karena jika perekonomian Indonesia terganggu, tingkat kebodohan dan juga kriminal akan terus bertambah seiring meluasnya kemiskinan. 

Sebab pada realitanya, setiap individu yang merasa dirinya miskin secara materil atau finansial tidak lagi disibukkan dengan menuntut ilmu, tetapi justru disibukkan oleh pemikiran bagaimana caranya agar dapat melanjutkan hidup tanpa perut yang melilit nan perih atau bagaimana caranya supaya dapat mencukupi kebahagiaan keluarganya atau orang-orang yang disayanginya dengan harta atau tahta yang ia usahakan. 

Lebih buruknya lagi, untuk memenuhi kebutuhan materilnya itu tidak semua orang berusaha dengan cara yang baik. Bahkan, banyak dari mereka menggunakan cara yang sangat merugikan orang lain seperti begal, perampokan, pembunuhan, dan beberapa bentuk kriminal lainnya.

Di lansir dari detik.com yang dikutip dari detikFinance (14/7/2017) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam jangka kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Dengan kata lain, utang pemerintah Indonesia pada akhir April 2017 lalu sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Dan diperkirakan telah mencapai 4000 triliun lebih pada tahun 2018 ini. 

Selain itu, dalam mengelola kekayaan dan infrastruktur Indonesia seperti pengelolaan tol, pelabuhan dan bandara, pemerintah lebih tertarik untuk bekerja sama dengan investor asing daripada memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam negeri sendiri, padahal masih terdapat ribuan pengangguran yang siap dimanfaatkan tenaganya dengan imbalan upah yang impas. 

Dengan kata lain, pemerintah lebih memilih menjual aset negara itu kepada pihak asing daripada mempertahankan, merawat, menjaga dan melestarikannya dengan tangannya sendiri sebagai warga dari negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Padahal menjual aset negara sama saja dengan mengurangi aset negara dan memiskinkan negara. Dengan demikian, pengimplementasian Pancasila dalam mewujudkan keadilan umum dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum tercapai sepenuhnya.