Solusi: Perubahan harus dilakukan bertahap, dengan melibatkan ASN dalam reformasi birokrasi agar ada dukungan internal yang kuat. Penggunaan teknologi digital juga bisa membantu mempercepat layanan publik.
4. Harapan Masyarakat yang Terlalu Tinggi
Setelah kampanye, masyarakat cenderung memiliki ekspektasi tinggi dan ingin perubahan terjadi seketika. Jika dalam beberapa bulan tidak ada realisasi janji, kepala daerah bisa kehilangan kepercayaan publik.
Solusi: Transparansi menjadi kunci. Kepala daerah harus menjelaskan secara terbuka progres kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan rencana solusi. Sosialisasi berkala melalui media sosial dan forum warga bisa membantu menjaga kepercayaan publik.
5. Risiko Konflik Politik dengan DPRD atau Pihak Lain
Tidak semua kebijakan yang dijanjikan saat kampanye bisa langsung dieksekusi karena perlu persetujuan DPRD. Jika kepala daerah berasal dari partai berbeda dengan mayoritas anggota DPRD, maka persetujuan anggaran atau regulasi bisa menjadi lebih sulit.
Solusi: Kepala daerah harus memiliki kemampuan negosiasi politik yang baik dan membangun komunikasi yang harmonis dengan DPRD serta tokoh masyarakat agar kebijakan bisa berjalan lebih lancar.
Kesimpulan
Janji politik memang menjadi bagian dari strategi kampanye, tetapi saat menghadapi kenyataan di pemerintahan, kepala daerah harus bersikap realistis. Masyarakat pun perlu memahami bahwa tidak semua janji bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Yang penting adalah adanya transparansi, prioritas program yang jelas, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
