Implementasi Fungsi Perwakilan Politik dan Perwakilan Fungsional Anggotan Dewan dengan Konstituennya

Implementasi Fungsi Perwakilan Politik Dan Fungsional Anggota Dewan Dengan Konstituennya

(Studi Kasus Riki Ganesha dan Konstituen)

Perkembangan Perwakilan politik mewarnai perpolitikan di Indonesia. Keberagaman yang terbantang dari Sabang sampai Merauke membawa segala bentuk perwakilan dari masing-masing etnis dan kelompok sosial. Aspirasi yang didesak kelompok untuk segera melakukan pengimplementasian terhadap kebutuhan masyarakat terpencil yang belum mendapat sentuhan pembangunan secara langsung oleh pemerintah.

Indonesia dalam menjalankan demokrasi, hak dari setiap masyarakat untuk dapat menunjukkan eksistensi dirinya, membawa sebuah konsep perangkat yang diisi wakil rakyat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk perwakilan tingkat pusat maupun versi desentralisasi di daerah. Peran Dewan Perwakilan di Indonesia dimaknai sebagai bentuk perwakilan politik dan bentuk perwakilan fungsional. 

Perwakilan politik dimaknai dalam sebuah proses perwakilan untuk konstituen dalam tenggat waktu sebelum memasuki fungsi struktural, seperti halnya sebelum memasuki fungsi struktural, wakil atau dalam kondisi ini disebutnya incumbent turut memberikan bentuk perwakilan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan biasanya kegiatan ini memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti branding menuju fungsi struktural itu sendiri atau menjadi kemenangan pemilu. Sedangkan perwakilan fungsional menjadi fase setelah perwakilan politik dan incumbent berhasil menduduki fungsi struktural dan setelah terpilih dalam pemilu.

Terlepas dari fungsi perwakilan baik sebagai perwakilan politik maupun perwakilan fungsional, hubungan antar incumbent atau wakil dengan konstituen atau terwakil juga memainkan peranan penting dan disusun sedemikian rupa menjadi lembaga yang tertulis dan disepakati bersama. Dewan perwakilan menjadi lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realita sekarang, lembaga ini masih belum sepenuhnya membawa aspirasi masyarakat namun hanya menjadi aspirasi sekelompok oligarki yang membawa kepentingan kepentingan tertentu.

Secara keseluruhan kandidat memerlukan komunikasi dengan konstituen. Strategi komunikasi menghantarkan hubungan antara incumbent dengan konstituen. Muncul persaingan dalam kampanye kampanye yang dihadirkan oleh para kontestan atau incumbent untuk berusaha menarik suara masyarakat sebanyak-banyaknya. Kemal dalam menuturkan persaingan politik sebagai sebuah konsep dalam pemenangan pemilu sesuai ketentuan yang disepakati yang mana adanya perancangan, pengawasan, dan evaluasi menjadi hal penting untuk meminimalisir adanya kecurangan dan gesekan kekuasaan yang mana akan ada calon yang berhasil menang dan ada calon yang tersingkirkan (Pito et al., 2006)

Hubungan wakil dan terwakil juga membawa pengaruh dalam penyeleksian isu dalam upaya mendorong kinerja wakil dalam keterpilihannya kelak. Wakil menjalankan fungsi mewakili konstituen dalam menjaring aspirasi, hingga ke tahap implementasi dan evaluasi aspirasi yang memegang segala bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terwakil. Maka dari itu secara jelas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat maupun daerah mengemban fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dalam proses validasi data, penulis menghubungkan konsepsi yang sudah disepakati Indonesia kaitannya dengan bentuk lembaga Dewan Perwakilan yang mana dari lingkup terkecil yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang peranan penting  dalam bentuk komunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan intensif. Riki Ganesa (Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 3 Fraksi Golkar) memiliki komunikasi yang unik dalam hal pelayanan publik kepada konstituennya. Mengenai pembaruan tatanan sosial kemasyarakatan yang mana segala keputusan publik akan berdampak langsung bagi kontribusi dalam proses demokrasi di masa mendatang.

Upaya transparansi yang dihadirkan oleh Riki Ganesha membawa pengaruh luar biasa bagi masyarakat terlebih lagi bagi suprastruktur dan infrastruktur. Melalui pengembangan teknologi yang luar biasa modern memegang peranan penting dalam inovasi transparansi bentuk komunikasi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Terlebih dari pengabdian atau sistem kerja (dalam hal ini dimaknai untuk mendapatkan uang), masyarakat masih ambigu dalam mengambil keputusan atas wakil yang dipilihnya. 

Riki Ganesha menuturkan masalahnya berada di anggaran, beragam cara yang dicoba wakil masih membawa ketidaksempurnaan ketika dihadapkan dalam akses terbatas pada sumberdaya, kurangnya insentif untuk melakukan hubungan dengan konstituen, dan harapan warga yang berlebihan.