Semenjak SBY memerintah terjadi rekrutmen PNS secara besar-besaran dan serampangan. Ada istilah jalur "honorer" yang sejatinya untuk menyamarkan bahwa itu jalur "KKN" (kroniisme/koncoisme/kekerabatan). Akibatnya jumlah PNS di jaman SBY memerintah meningkat hampir dua kali lipat.
Motif  SBY mengangkat PNS secara besar-besaran adalah: pemenangan pemilu. PNS hasil rekrutmen SBY mencapai jumlah hampir 2 juta orang. Bisa dibayangkan berapa suara tambahan buat SBY dari para PNS tersebut. Katakanlah 2 juta+pasangannya+1 anak= 6 juta orang, suatu jumlah yang sangat signifikan untuk sebuah pemilu.
Untuk menggiring suara para PNS di luar jalur "KKN" atau "honorer" tersebut, yang jumlahnya nyaris 3 juta orang, pemerintahan SBY menggelontorkan "program" remunerasi dan grojokan tunjangan yang gila-gilaan.
PNS boleh mengaku "miskin" karena gajinya cuma 2,5 juta- 4 jutaan/ bulan tapi mereka tak mau terus terang berapa jumlah total uang yang dibawa pulang. Dari hasil tanya sana-sini dan selidik kanan-kiri, PNS di daerah take homepaynya bisa mencapai 5 juta, 7 juta hingga puluhan juta/bulan. lebih-lebih PNS kemenkeu misalnya, seorang golongan III-A bisa bertake homepay 20 jutaan/ bulan.
SBY tak pernah memikirkan dampak pengangkatan PNS yang serampangan melalui jakur KKN atau honorer dan tak berpikir panjang menghabiskan APBN untuk remunerasi dan memberi tunjangan yang edan-edanan kepada PNS.
APBN jebol tinggal naikin pajak (jumlah nominal maupun jumlah wajib pajak). Yang penting menang pemilu emang gue pikirin! (mungkin itu yang ada di benak SBY).
Kemarin para perangkat desa demo anarkis menuntut di-PNS kan pula. Mereka ngiler juga terhadap PNS sekarang, gajinya+tunjangan bak direktur perusahaan, tapi kerjaan nggak ada.
Puluhan tahun baru di pemerintahan SBY semuanya minta di PNS-kan. Ini jelas kesalahan SBY yang fatal buat bangsa ini.
PNS koruptor pun tak otomatis di pecat. Benar-benar PNS telah menjadi raja kecil di bawah pemerintahanSBY.
