Penyediaan Akses Informasi bagi Kelompok Difabel sebagai Upaya Pemenuhan HAM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berjalan dengan begitu pesat. Hal ini ditandai dengan banyak ditemukannya media atau alat yang dapat semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan pertukaran informasi. Saat ini, adanya kendala jarak dan ruang akibat adanya wabah pandemi Covid-19 tidak menghalangi setiap orang untuk tetap dapat saling berinteraksi. 

Perkembangan teknologi sejatinya telah melalui tiga kali masa transisi, dimulai dari periode prasejarah, pasca prasejarah hingga periode modern. Periode prasejarah ditandai dengan penggunaan isyarat sebagai sarana untuk berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian, periode pasca prasejarah dapat dilihat dengan mulai digunakannya simbol-simbol serta penemuan kertas berbahan dasar tumbuhan papyrus. Sementara itu, periode modern ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Guttenberg yang menjadi titik awal perkembangan penemuan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. 

Hingga saat ini, perkembangan di bidang teknologi informasi masih menunjukkan kemajuan yang positif. Hal tersebut ternyata membawa dampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai informasi. Kebutuhan informasi tidak lagi dimaknai sebagai kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Namun, kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Hak Asasi Manusia (Human Rights), merupakan hak kodrati manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jaminan dan perlindungan terhadap pemenuhan hak tersebut terkandung dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasinya, pemenuhan HAM juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Berdasarkan aturan tersebut di atas, terdapat sepuluh hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak mengembangkan diri. Kemudian, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman. Selain itu, hak atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. 

Dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya,". Maka sudah jelas bahwa kebutuhan setiap orang untuk mendapatkan berbagai informasi merupakan upaya dari pemenuhan hak mengembangkan diri yang menjadi bagian dari HAM. 

Kebutuhan informasi yang dimaksud, bukan hanya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Namun, hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan terhadap informasi mengenai badan publik milik pemerintah, mulai dari tingkat pusat maupun daerah. 

Jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi publik mengenai lembaga pemerintahan, sejatinya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui regulasi tersebut, setiap warga negara berhak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan serta alasan pengambilan keputusan tersebut. 

Namun, sangat disayangkan, hingga saat ini pemenuhan atas hak informasi tersebut masih menemui sejumlah kendala, khususnya pemenuhan terhadap kebutuhan bagi kelompok difabel. Rendahnya kesadaran mengenai pemenuhan kebutuhan informasi untuk kelompok difabel, disinyalir menjadi faktor utama terjadinya kendala tersebut. 

Secara harfiah, kata difabel berarti penyandang cacat. Namun, kata difabel juga dapat dimaknai sebagai akronim dari kalimat 'Different Ability' yang berarti memiliki perbedaan cara penggunaan anggota tubuh. Beberapa riset telah membahas mengenai kendala yang dialami oleh kelompok difabel dalam mengakses informasi, termasuk informasi yang berasal dari instansi pemerintahan. 

Riset yang dilakukan oleh Nadia Wasta Utami (2015) menyimpulkan, kemajuan teknologi yang ada seharusnya semakin memudahkan akses informasi terhadap semua warga. Hal ini tentunya tanpa membedakan ras, status ekonomi, serta kondisi fisik seseorang. Selain itu, kemudahan mengakses informasi juga diharapkan tidak menjadi memperlebar kesenjangan terhadap akses informasi tersebut. 

Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Ari Zuntriana (2011), mengklasifikasikan kelompok difabel ke dalam lima kategori, yaitu tuna netra (keterbatasan pada indra penglihatan) dan tuna daksa (keterbatasan pada anggota gerak). Kemudian, tuna rungu (keterbatasan pada indra pendegaran), tuna wicara (keterbatasan dalam berbicara), serta tuna grahita (keterbatasan mental). 

Direktorat Jenderal Imigrasi, selaku lembaga pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, sudah selayaknya untuk berkomitmen menyediakan berbagai fasilitas maupun sarana penunjang yang diperlukan untuk dapat memudahkan kelompok difabel dalam mengakses informasi yang diberikan. Bahkan, menurut hemat penulis, hal ini juga harus dapat diterapkan di seluruh satuan kerja (satker) yang berada di wilayah Indonesia. 

Saat ini, sejumlah satker tercatat telah menyediakan sarana penunjang untuk memudahkan kelompok difabel dalam mengakses informasi keimigrasian. Diantaranya, penyediaan buku panduan permohonan paspor dengan menggunakan huruf braille oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang serta sejumlah satker lainnya. Namun, hal ini dinilai belum cukup bila tidak adanya kesadaran secara kolektif mengenai pentingnya penyediaan fasilitas penunjang bagi kelompok difabel untuk mengakses pelbagai informasi keimigrasian di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia. 

Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana berupa ruang/pojok informasi khusus bagi kelompok difabel. Dalam ruang/pojok informasi tersebut dapat disediakan berbagai fasilitas penunjang seperti alat bantu dengar (hearing aid), buku panduan informasi keimigrasian dalam bentuk audio digital atau dicetak dengan menggunakan huruf braille. 

Selain menyiapkan sarana dan fasilitas penunjang, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai juga harus ditingkatkan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memberikan pelatihan secara daring terhadap seluruh pegawai yang berada di satuan kerja terkait penggunaan bahasa isyarat. Sehingga, setiap pegawai dapat memberikan pelayanan informasi terhadap kelompok difabel yang datang ke kantor imigrasi untuk mengurus dokumen keimigrasiannya. 

Untuk meningkatkan semangat bagi setiap satuan kerja dalam rangka memenuhi sarana dan fasilitas tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memberikan penghargaan kepada setiap satker yang telah berhasil merealisasikan penyediaan akses informasi bagi kelompok difabel. Sehingga, diharapkan dapat mendorong satker lainnya untuk segera turut melengkapi pelbagai sarana dan fasilitas yang diperlukan, agar pemenuhan aspek HAM terhadap kelompok difabel dapat terwujud.

Referensi

Utami, Wasta Nadia. 2015. Gelap dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi bagi Difabel dalam Gemerlap Era Digitalisasi. Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan; 

Zuntriana, Ari. 2011. Hak Atas Informasi bagi Difabel. Ponorogo: Jurnal Pustakaloka STAIN.