Pada tulisan sebelumnya, saya lebih menyoroti permaslahan pertanian didaerah yang disebabkan oleh faktor in se (didalam diri) petani.
Yakni, dimana tidak didukung oleh aura kongnitif (pengetahuan) kualitas SDM rendah, Psikomotorik (keterampilan) hingga pengolahan pertanian yang masih menggunakan cara-cara tradisional.
Nah, selain karena faktor internal diatas terdapat juga faktor eksternal yang turut berkontribusi menjungkir balikan eksistensi pertanian didaerah. Antara lain persoalan tata niaga (politik dunia usaha) pertanian hingga setting politik para elit didaerah.
Fakta memperlihatkan alam Manggarai memang sangat cocok dan ekual untuk pertanian tetapi setting politik yang dimainkan lebih pada penumpukan proyek bidang infrastruktur.
Saya tidak menyatakan infrastruktur itu tidak penting, meski jalan raya diperlukan, namun kualitas pertanian yang lebih diutamakan. Itulah sebabnya rekomendasi utama dan yang paling terutama dalam penyediaan tenaga teknis lebih diarahkan pada penambahan jumlah personil PPL pertanian dan peningkatan kualitasnya.
Terdapat ironi yang sulit dipertanggungjawabkan ketika pola pertanian masyarakat kita masih terbatas pada pola tradisional, persis ketika dunia sudah memasuki pasar global yang berkiprah pada kualitas pertanian.
Pembangunan disektor pertanian selama ini masih belum menunjukan adanya sinergitas antar seluruh stakeholder. Sinergi antar bidang, pembangunan sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan dan tercapainya secara efektif dan efesien berbagi sasaran pembangunan.
Kondisi ini dapat terjadi karena belum transparannya pembagian tugas dan fungsi instansi-instansi pertanian yang mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan kekuasaan.
Pembangunan masing-masing sektor yang berdiri sendiri akan sulit mencapai keberhasilan. Konkritnya, program-program pertanian yang dilakukan di Manggarai harus ditunjang oleh semua sektor terkait.
Sudah saatnya pemerintah Manggarai lebih serius memperhatikan petani. Petani jangan lagi dijadikan obyek pembangunan, politik dan kekuasaan. Perencanaan pembangunan kedepan semestinya mengakomodasi konsep pemberdayaan dan partisipatif petani sebagai subyek dari kemiskinan itu sendiri.
Politik Dunia Usaha
Selain kacau balaunya birokrasi dan kebijakan elit didaerah, juga ditambah lagi dengan masalah tata niaga komuditas pertanian.
Fakta lain kuga menyuguhkan bahwa setiap Kepala Daerah yang ikut 'baku hantam' digelanggang politik didanai oleh para pengusaha-pengusaha. Para penguasa menginvestasikan uangnya dalam kancah perpolitikan di daerah untuk kemudian menuaikan hasilnya dalam keterlibatan menentukan arah kebijakan.
Imbasnya permainan politik banal antar elit di daerah dan pengusaha tak terelakan. Tumbalnya adalah petani. Harga-harga komuditas sulit beranjak naik sementara harga barang pabrikan tak pernah turun.
Harga-harga komuditi pertanian lebih ditentukan pasar melalui hukum penawaran. Permintaan tinggi maka harga jadi naik, sementara bila permintaan rendah, penawaraan tinggi, harga turun. Dan disin permintaan hanya datang dari satu pihak yakni pengusaha.
Para petani tidak sedikit pun dilindungi oleh Perda atau produk hukum semacamnya yang memproteksi serta mengintervesi harga demi menstabilkan perekonomian para petani.
Ketidakadilan struktural yang dihadapi oleh masyarakat Manggarai Raya (Manggarai Tengah, Barat dan Timur) sebenarnya berbasis pada konsep balas budi penguasa terhadap pengusaha (pembisnis).
Semakin banyak modal yang dicalak oleh pengusaha dalam mendukung kandidat terkait, semakin besar pula turut andilnya dalam menentukan kebijakan.
Saya pikir modus seperti ini tidak hanya ada direksa wilayah Manggarai saja ya, didaerah-daerah lain pun demikian. Analisis ini diambil mengingat pengaruh 'orang dalam' yang menjadikan azas pertimbangan elit daerah.
Wilayah Manggarai yang subur dan luas adanya menghadirkan kemasyuran bagi hidup para petani. Sisi lain, dalam mengeksplorasi kekayaan-kekayaan ini seharusnya diimbangi oleh regulasi dan arah kebijakan yang seimbang.
Terminologi 'seimbang' yang daya maksudkan disini adalah adanya pemerataan pembagian hasil antar penguasa, pengusaha dan petani.
Entah sampai kapan Ema Pemerenta (Bapa Pemerintah) yang punya wewenang melindungi masyarakatnya itu baru sadar dan melek dengan nestapa para petani. Entah, saban...
Baca juga: Pertanian di Daerah Sulit Berkembang karena Hal Ini
