Seperti kita tahu, program Keluarga Berencana (KB) merupakan program inisiatif pemerintah pusat guna menekan lonjakan penduduk di Indonesia. Tetapi memang sejauh ini eksekusinya masih jauh dari ekspektasi pemerintah.
Untuk saat ini saja negara kita menduduki posisi keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Sebuah prestasi yang ada baiknya untuk disyukuri.
Namun, melesatnya angka pertumbuhan penduduk ini tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Itu bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang berada di urutan ke-108 dari 187 negara di dunia.
Diskursus program Keluarga Berencana (KB) banyak dikaitkan dan dihubungkan secara langsung atau tidak langsung terhadap agama maupun adat istiadat yang dianut oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat.
Tak ayal hingga kini program KB masih menuai pro dan kontra, baik dari masyarakat adat, pemuka agama, maupun kelompok sosial lainnya. Terkait dengan adanya beda pendapat menyoal program KB ini pula turut dirasakan oleh masyarakat di tempat saya, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Ada begitu banyak alasan yang membuat masyarakat di Manggarai enggan mengikuti program KB. Keengganan ini juga bukan berarti menutup diri secara total dari program KB, melainkan karena keterbatasan informasi dan tim penyuluhan yang diterjunkan dari dinas terkait, hingga sulitnya akses untuk menembus reksa wilayah yang terisolir dan/atau terpencil.
****
Dalam sejarahnya, sejak dicanangkan program KB tahun 1970-an, banyak yang menentang kebijakan pemerintah pusat ini, terkhusus dari beberapa pemeluk agama di Indonesia. Seperti dari kalangan umat Islam dan juga Kristen.
Konon, program KB, dua anak cukup ini tidak bersesuaian dengan ajaran dalam Kitab Suci.
Saya sendiri kurang tahu secara spesifik bagaimana dalil-dalil dalam Alquran yang dijadikan substansi dasar penolakan dari kalangan umat Muslim. Tapi, bila melihat Alkitab (Kejadian 1:28) yang berbunyi;" Beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi", mungkin ini salah satu ayat yang dijadikan rujukan kuat penolakan dari golongan Kristen.
Sedangkan dari aspek kenegaraan, misalnya, Hak Asasi Manusia(HAM) dalam soal reproduksi akan berhadapan dengan kepentingan dan kewajiban dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk menyejahterakan seluruh rakyat yang menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya.
Dan bila dikaitkan dengan teologi kemakmuran, semisal ledakan penduduk ini nantinya akan menjadi beban tersendiri bagi Negara maka, secara berlahan Negara akan menuju pusaran permasalahan sosial yang kompleks sehingga kesejahteraan dan kemaslahatan bersama itu akan sulit terwujud. Padahal, tujuan terbentuk dan terselenggaranya suatu Negara, ya itu tadi, untuk menyejahterakan rakyatnya.
Alasan Penolakan karena paham Adat Istiadat
Masyarakat Manggarai merupakan masyarakat yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang.
Orang Manggarai, Flores, memang memiliki kebudayaan unik. Dari sekian banyaknya warisan leluhur itu, ada istilah beka kong do wa'u (beranakcuculah dan bertambah banyak).
Masyarakat Manggarai juga erat kaitannya dengan budaya patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah).
Prinsip patrilineal ini sendiri merupakan pemisahan yang tegas antar hak anak laki-laki dengan anak perempuan, di mana anak laki-laki mendapat hak warisan dari orangtua, sedangkan perempuan tidak, karena anak perempuan akan mengikuti suaminya kelak.
Sebagai contoh saja, semisal dalam sebuah keluarga belum dikaruniai anak laki-laki, dan yang ada anak perempuan semua, maka si ayah akan berusaha mengadopsi anak laki-laki atau melimpahkan harta warisnya kepada anak laki-laki dari saudaranya.
Jadi bila dibatasi oleh giat KB 'dua anak saja cukup' tentu sangat tidak equil to equil bila dihadapkan dengan contoh kasus seperti di atas.
Alasan Ekologis Pertanian
Masyarakat Manggarai pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani (sawah dan kebun). Luas wilayah Manggarai Raya 7.136 Km persegi atau (2755 sq mi), total populasi penduduknya 821.089 jiwa.
Dan bila melihat luas wilayah ini, maka boleh dibilang kurang dari cukup untuk mengelola segala sumber daya alam yang ada. Meski pada sisi lain, program Keluarga Berencana ini perlu diterapkan saya pikir.
Penting juga untuk diketahui oleh masyarakat umum bahwa standar keluarga berkualitas itu seperti apa, berapa umur yang ideal untuk menikah dan risiko kehamilan di bawah umur maupun masalah kesehatan (kontrasepsi) dan lain sebagainya.(*)
Terima kasih.
Salam Cengkeh
