Saat ini, sudah lebih dari satu tahun semenjak World Health Organization (WHO) menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi. Sejauh ini, sudah berpuluh-puluh juta nyawa yang hilang akibat virus. Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, menerima imbas dari virus yang berasal dari Wuhan, China ini. Selain nyawa yang hilang, pandemi COVID-19 juga telah menghilangkan banyak sekali pekerjaan, terutama di Indonesia. Ekonomi mengalami kendala dalam berkembang. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan strategi untuk 'memperbaiki' ekonomi ini. Menurut saya, Indonesia harus membangun desa karena desa memiliki potensi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sempat menurun akibat pandemi.
Pertama, desa harus dijadikan prioritas dalam strategi perbaikan ekonomi selama pandemi karena pedesaan Indonesia memiliki potensi menghasilkan profit yang besar. Walaupun perekonomian Indonesia turun selama pandemi, ekspor pertanian dari Indonesia meningkat sebanyak sekitar 16% (Mudassir, 2021). Ekspor produk pertanian pada tahun 2019 adalah sekitar Rp 390 triliun. Sedangkan, ekspor produk pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar Rp 452 triliun.
Angka ini terus meningkat karena pada enam bulan pertama di tahun 2021, pertanian Indonesia juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Mudassir, 2021). Hal ini bisa terjadi karena program 'Merdeka Ekspor' milik Pemerintah yang berusaha untuk memasarkan produk-produk pertanian melalui 17 pintu ekspor. Pada semester awal tahun 2020, jumlah ekspor pertanian Indonesia menghasilkan sebanyak Rp202 triliun. Sedangkan pada semester awal 2021, ekspor ini mencapai sekitar Rp 282 triliun. Peningkatan sebanyak 14%.
Banyak Badan Usaha Milik Desa atau BUMDEs yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan desa. Sebagai contoh, BUMDES Panggung Lestari di Bantul, Yogyakarta bekerjasama dengan perusahaan PT. Sinergi Panggung Lestari. Kerjasama ini berhasil untuk memproduksi minyak tamanu untuk diekspor ke berbagai negara di Benua Eropa dan Afrika (Ikhsan, 2021).
Kedua, Indonesia harus mengembangkan pertanian karena rencana ini cocok dengan rencana ekonomi Indonesia yang sudah dijalankan. Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengembangkan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa sektor yang menjadi prioritas pembangunan digital di Indonesia adalah sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, farmasi (CNBC Indonesia, 2021). Apabila sektor-sektor ini dikembangkan secara digital, maka, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan sebanyak US$ 125 juta pada 2025. Pedesaan, sebagai pemasok barang-barang agrikultur, menjadi salah satu elemen yang diprioritaskan oleh pemerintah.
Ada banyak langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan ekonomi melalui pengembangan desa. Hal utama yang bisa dilakukan adalah pengembangan dari usaha kecil dan menengah masyarakat di pedesaan. UMKM adalah tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Ada 64 juta UMKM yang ada di Indonesia dan industri ini mempekerjakan lebih dari seratus juta orang di Indonesia (Purwanto, 2021). Oleh karena itu, apabila Indonesia mengembangkan UMKM yang berbasis desa, maka perekonomian juga akan terbangun secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembangunan UMKM yang berbasis desa. Pemerintah bisa membangun infrastruktur desa dengan meningkatkan kemampuan wirausaha orang-orang desa agar bisa semakin membangun ekonomi dengan bekerja dalam UMKM atau menciptakan UMKM-nya sendiri. Kemampuan wirausaha ini bisa ditingkatkan dengan berbagai pelatihan dasar bisnis yang diberikan secara gratis. Pemerintah pusat bisa bekerjasama dengan pemerintah lokal. Sebagai contoh, balai desa bisa menyelenggarakan seminar atau diskusi gratis tentang ekonomi daerah di pedesaan.
Selain itu, pemerintah juga bisa memperbaiki kebijakan-kebijakan sebelumnya yang belum memberikan hasil memuaskan walaupun pembangunan desa sudah dilaksanakan semenjak lama. Menurut Maschab (2013), pembangunan di desa belum mampu mensejahterakan masyarakat. Sejauh ini pembangunan desa berhasil hanya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi peningkatan ini masih membuat masyarakat pedesaan tergolong miskin.
Rendahnya efektivitas dari pembangunan desa diakibatkan karena rendahnya SDM dan pertanggungjawaban program (Maschab, 2013). Pertama, pembangunan desa itu tidak komprehensif karena kurangnya tenaga kerja. Selama ini, pembangunan desa masih perlu dibantu oleh berbagai pihak lain seperti LSM. Selain itu, program pemerintah biasanya hanya sebatas memberikan dana saja tanpa melihat efektifitas dari penggunaan dana tersebut.
Berdasarkan permasalahan di atas, masyarakat bisa mengambil andil dalam pembangunan desa dengan membantu program-program pemerintah. Pertama, masyarakat bisa bergabung dalam berbagai komunitas di desa maupun organisasi yang berbasis desa. Melalui komunitas dan organisasi, masyarakat bisa menyumbangkan tenaga, dan juga kreatifitas untuk membangun desa.
Selain itu, masyarakat juga bisa membantu desa dengan membantu mengawasi kinerja program-program pemerintah. Masyarakat bisa bergabung dalam berbagai badan riset yang berbasis desa. Badan-badan riset ini biasanya mengawasi penggunaan dana pemerintah yang diberikan ke desa.
