Mudik pada darurat kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat mudik tahun 2020 ini perlu dipertimbangkan secara matang. Mudik tahun ini akan berbiaya mahal karena keharusan penerapan protokol kesehatan saat mudik terkait kewajiban menjaga jarak fisik. Apalagi, tak ada perusahaan yang menawarkan acara mudik gratis.Imbauan tunda mudik Presiden Jokowidodo yang sarat dengan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat Indonesia sesungguhnya menyimpan strategi jitu membendung ancaman Covid-19. Jadi, tak ada alasan untuk tidak menunda mudik tahun ini.
Mereka yang berkeras mudik tahun ini harus menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak sosial, artinya kini tidak adalagi pemudik yang dapat berboncengan dengan kendaraan roda dua. Mereka yang memiliki kendaraan roda empat pun hanya diijinkan mudik berdua, belum lagi kenaikan biaya tol untuk mendukung kampanye tunda mudik, maka  mudik dengan kendaraan pribadi pada tahun 2020 bukan pilihan. Mudik dengan kendaraan pribadi pada tahun ini berbiaya mahal.
Untuk mereka yang mencoba mudik dengan menggunakan transportasi umum juga tak luput dari mudik berbiaya mahal. Pasalnya. Selain pembatasan angkutan transportasi umum yang akan mendongkrak biaya transportasi mudik, kapasitas kendaraan umum untuk mengakut penumpang juga dibatasi. Artinya waktu untuk pergi mudik diperkirakan akan lebih lama dari biasanya. Pertanyaannya, mengapa pemerintah begitu bernapsu mengkampanyekan "Tunda Mudik 2020"?
Kepedulian Jokowidodo
Kampanye Presiden Jokowidodo yang didukung oleh para pembantunya sesunggunya menyimpan kepedulian mendalam terhadap pemudik, demikian juga keluarga-keluarga sasaran pemudik. Itulah sebabnya meski kampanye tunda mudik terus digemakan, Presiden Jokowi meminta jajarannya menyiapkan strategi penanganan mudik secara komprehensih.
Presiden menjelaskan sebagaimana dikutip ANTARA, "Mengenai arus mudik, saya minta dipersiapkan skenario-skenario komprehensif jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah, dan di hilir.
Strategi di hulu, yakni berupa pemberian bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat bertahan selama masa wabah dan menunda waktu mudik. Lebih lanjut Jokowidodo menjelaskan bahwa Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta orang yang perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial, dan Provinsi DKI Jakarta sudah menyalurkannya kepada 1,1 juta penduduk  Jakarta, artinya untuk Jakarta saja masih membutuhkan bantuan pemerintah pusat sebanyak 2,5 juta, yang perlu segera dieksekusi di lapangan, ini tentunya terkait keinginan Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sedang intervensi di tengah meliputi pembatasan pergerakan orang serta penerapan jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Fase ini mungkin yang paling merepotkan jika kampanye Tunda Mudik yang dikumandangkan pemerintah kurang direspons masyarakat. Aparat pemerintah mesti bertindak tegas agar pemudik mentaati protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang dikuatirkan sebagai perang melawan corona jilid 2.
Selanjutnya mengenai intervensi di hilir, desa tanggap virus corona yang sudah disipakan pemerintah daerah dengan kucuran dana dari pusat berupa dana desa menjadi benteng terakhir untuk membendung penyebaran virus corona yang dikuatirkan menyertai pemudik. Beberapa desa tujuan pemudik memang sudah menyiapkan strategi menyambut pemudik yang nekat datang, mulai dari membangun tempat isolasi untuk pemudik selama dua minggu, sampau pada penyemprotan disinfektan pada pemudik dan kendaraan pemudik.
Melihat strategi komprehensif pemerintah Jokowidodo dalam membendung virus corona mulai dari memberikan jaring pengaman sosial untuk tunda mudik, penerapan protokol kesehatan secara ketat pada transportasi mudik, sampai pada pembentukan desa tanggap darurat corona, kita tentu paham, Dibalik Imbauan Tunda Mudik Jokowi, ada kepedulian mendalam sang pemimpin terhadap keselamatan rakyatnya.
