Degradasi Demokrasi dan Regenerasi Politik

Oleh Goris Lewoleba

Belakangan ini jagad politik di Tanah Air sedang  gaduh dan   ramai memperbincangkan beragam isue yang banyak menyita perhatian publik.

Beberapa Isue utama yang kerap menghiasi laman Media Sosial maupun Media Mainstream antara lain, merebaknya pemberitaan mengenai  Virus Novel  Corona yang amat mematikan dari Wuhan Tiongkok.

Demikian juga, ada wacana dan rencana dari sebagian  pihak yang relatif mencengangkan  nurani publik di Tanah Air, yang dilontarkan oleh  Pejabat Publik di negeri ini, terkait dengan upaya untuk memfasilitasi  kepulangan para Kombatan ISIS eks WNI ke Indonesia.

Wacana ini tak pelak  telah menuai banyak kritik dan  penolakan keras dari publik, lantaran rekam  jejak dan perilaku para Teroris ISIS itu tampaknya sudah seperti neraka di dunia, atau bagaikan  mahluk dari planet lain, entah dari planet mana asalnya.

Karena besarnya tekanan publik dan kerasnya penolakan oleh semua pihak, dan terutama dengan mempertimbangkan ketenangan dan keselamatan warga masyarakat Indonesia,  maka pemerintah pada akhirnya menolak rencana kedatangan Teroris ISIS eks WNI itu  ke Tanah Air.

Kecuali itu, ada Isue politik yang lebih menarik perhatian publik terkait dengan Pilkada serentak di tahun 2020 ini, pasalnya akan ada banyak pasangan calon Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada dengan Dominasi Elit Politik Membayangi Pencalonan mereka.

Demikian juga,  issue Pilkada Serentak di tahun 2020 ini sedang diberi muatan Politik Oligarki yang akan Mendegradasi Demokrasi serta dapat pula mengancam Regenerasi Politik di negeri ini.

Politik Oligarki

Sebagaimana dilaporkan Litbang Kompas (12/8/2019), terkait dengan Pesta Demokrasi pada Pemilu 2019 lalu,  jumlah Caleg Muda yang berusia 40 tahun ke bawah yang lolos ke DPR periode 2019-2024 turun dibandingkan pada periode 2014-2019.

Dijelaskan bahwa DPR dalam periode 2019-2024 ini, terdapat  hanya 72 orang dari 575 Anggota DPR atau 12,5 persen tergolong dari Generasi Muda. Presentasi ini turun dibandingkan dengan DPR periode 2014-2019 yang mencapai 92 orang dari 560 Anggota DPR  atau 16,4 persen.