Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dengan meminjam Y.F. Lakahija (2009), mengatakan bahwa, hal yang menjadi akar masalah dalam soal ini adalah tarikan magnetis budaya korup.
Ditegaskannya, bahwa korupsi yang membudaya membuat kita pesimis akan terwujudnya good governance.
Dalam menghadapi situasi ini, para pemangku kepentingan sebaiknya sadar dan percaya akan suatu situasi yang oleh Hlderlin, seorang penyair Jerman, menyebutnya sebagai suatu adagium yang berbunyi : Wo aber Gefahr ist, wachst das Rettende auch ("Dimana ada bahaya, di situ muncul yang menyelamatkan")
Lalu, siapa yang menyelamatkan ketika muncul tanda bahaya dimana seseorang silau melihat godaan akan korupsi ? Jawabanya adalah "Suara Hati"
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka siapapun baik dalam posisi di grass root maupun Pejabat Negara seperti Komisioner KPU, janganlah hendaknya meninggalkan Sura Hati, yang mengenal betul suatu perbuatan kita itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh suatu perbuatan itu dilakukan.
Sehubungan dengan kepatuhan akan Suara Hati, maka Erich Fromm dalam bukunya The Art of Loving (2017), membagi Suara Hati menjadi dua, yaitu : Suara Hati Otoriter dan Suara Hati Humanistik.
Mereka yang memiliki Suara Hati Otoriter, berbuat baik karena desakan dari luar. sebaliknya, mereka yang memiliki Suara Hati Humanistik melakukan perbuatan baik, karena murni sebagai dorongan pribadi, dengan semboyan, " Saya melakukan apa yang harus saya lakukan".
Dengan pandangan yang demikian, maka siapapun, tak terkecuali Komisioner KPU, melalui Bimbingan Suara Hati Humanistik, tidak pernah akan silau melihat godaan suap di depan mata.
Jika godaan itu membuat Silau KPU, apalagi Silau itu sampai menembus Mata KPK, maka sudah pasti siapapun tanpa kecuali, akan berurusan dengan OTT KPK.
Goris Lewoleba
Alumni KSA X LEMHANNAS RI, Direktur KISPOL Presidium Pengurus Pusat ISKA, Dewan Pakar VOX POINT INDONESIA
