Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026: Antara Target Ambisius dan Realita Global

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 akan berada di rentang 5,2% hingga 5,8%. Perkiraan ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global yang dinamis, upaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat, percepatan transformasi ekonomi, pengembangan hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia. Angka tersebut juga dianggap sebagai langkah awal menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang, sejalan dengan cita-cita Indonesia Maju 2045. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan mencapai 4,8%, yang lebih rendah dibandingkan dengan estimasi pemerintah dan juga mengalami penurunan dari proyeksi awal tahun sebesar 5,1%. Bank Dunia mengaitkan penurunan ini dengan ketegangan perdagangan internasional dan ketidakpastian kebijakan ekonomi global sebagai faktor utama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor penting dari dalam maupun luar negeri. Beberapa elemen kunci yang menjadi penentu utama, berdasarkan proyeksi pemerintah, lembaga internasional, dan analisis para ekonom, meliputi kondisi pasar global, daya beli masyarakat, kebijakan transformasi ekonomi, pengembangan hilirisasi sumber daya alam, serta perbaikan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia. Faktor-faktor ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan: 

1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi oleh rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mempertahankan daya beli masyarakat yang stabil, menjaga harga agar tidak bergejolak, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja merupakan hal yang sangat penting agar konsumsi tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

2. Investasi

Pertumbuhan investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, menjadi salah satu pendorong utama ekonomi. Kelangsungan proyek-proyek strategis nasional, keyakinan para pelaku bisnis, dan kenaikan impor peralatan berat serta mesin menjadi tanda-tanda perkembangan positif di sektor manufaktur.

3. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah, yang mencakup pembayaran tunjangan hari raya, bantuan sosial, serta pemberian insentif fiskal, berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, khususnya di periode awal tahun dan saat menjelang perayaan hari besar keagamaan.

4. Ekspor dan Kinerja Manufaktur

Kinerja ekspor, terutama dari sektor nonmigas seperti minyak kelapa sawit, logam besi, baja, dan perangkat elektronik, memegang peranan yang sangat vital dalam perekonomian. Namun, peningkatan kontribusi ekspor manufaktur masih diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang lebih stabil di tengah tekanan dari luar negeri.

5. Stabilitas Harga dan Inflasi

Mempertahankan tingkat inflasi antara 1,5% hingga 3,5% sangat penting agar daya beli masyarakat tetap stabil dan konsumsi dalam negeri terus tumbuh.

6. Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Transformasi dan reformasi ekonomi menjadi fokus utama pemerintah, yang meliputi penguatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan iklim investasi, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

7. Ketidakpastian Global

Ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi global, fragmentasi ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi. Ketahanan ekonomi domestik dan diversifikasi sumber pertumbuhan menjadi strategi utama dalam mengantisipasi risiko ini.

8. Efisiensi dan Kualitas Penggunaan Anggaran

Pemanfaatan anggaran secara efisien dan peningkatan mutu pembiayaan di sektor produktif menjadi kunci agar belanja negara benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

9. Risiko Struktural

Tantangan struktural seperti maraknya korupsi, dominasi konsumsi rumah tangga dalam perekonomian, dan kontribusi ekspor manufaktur yang masih rendah harus segera diatasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal.

Risiko Eksternal yang Mengancam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026:

1. Perlambatan Ekonomi di Negara Mitra Dagang Utama

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa berpotensi menurunkan permintaan ekspor Indonesia. Situasi ini berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan, dengan estimasi mencapai sekitar 1,3% hingga 1,6% dari produk domestik bruto pada tahun 2026.

2. Meningkatnya Proteksionisme dan Ketegangan Perdagangan Global

Kebijakan proteksionis yang semakin ketat dan eskalasi konflik dagang internasional dapat menghambat ekspor Indonesia. Ketidakpastian yang muncul akibat situasi ini juga berpotensi menahan laju investasi dan perdagangan, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik.

3. Risiko Geopolitik dan Ketegangan Internasional

Konflik geopolitik, seperti ketegangan antara Iran dan Israel serta keterlibatan kekuatan besar, meningkatkan risiko gangguan pasokan global, lonjakan harga komoditas, dan volatilitas pasar keuangan. Hal ini dapat memperburuk ketidakpastian ekonomi dunia dan menekan prospek pertumbuhan Indonesia.

4. Penurunan Harga Komoditas dan Permintaan Global

Turunnya harga komoditas utama yang diekspor Indonesia, seperti minyak sawit dan mineral, akan mengurangi pendapatan ekspor dan memperlebar defisit transaksi berjalan. Ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas membuat kondisi ini menjadi tantangan serius.

5. Ketidakpastian Kebijakan Moneter Global

Kebijakan moneter yang ketat di negara maju, termasuk suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan Eropa, berpotensi memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Bank Indonesia harus menyeimbangkan antara pengendalian inflasi dan pencegahan arus modal keluar yang berlebihan.

6. Risiko Depresiasi Rupiah dan Inflasi Impor

Tekanan dari luar negeri dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, yang berdampak pada kenaikan inflasi impor dan menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi yang meningkat berisiko menghambat konsumsi domestik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Struktural dan Transformasi Ekonomi Pemerintah untuk 2026:

1. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi

Optimalisasi peran Bulog dan pengembangan lumbung pangan (food estate) untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Peningkatan penggunaan etanol dan biodiesel serta pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari kedaulatan energi. Pembangunan sistem penyediaan air minum terintegrasi dan pengelolaan sampah yang lebih baik sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

2. Peningkatan Produktivitas dan Ekonomi Inklusif

Percepatan renovasi sekolah, pengembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, dan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, dan peningkatan daya tarik investasi untuk memperkuat iklim usaha. Percepatan hilirisasi sumber daya alam oleh entitas milik Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk domestik.

3. Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Stabilitas Fiskal

Strategi fiskal yang selektif dan efektif untuk meredam dampak gejolak ekonomi global, termasuk diplomasi ekonomi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor. Perlindungan terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui insentif fiskal dan penguatan perlindungan sosial. Menjaga kesehatan APBN dengan meningkatkan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP serta pengendalian defisit dan utang negara.

4. Fokus pada Transformasi Digital dan Inovasi

Pengembangan transformasi digital di berbagai sektor, riset dan inovasi, serta pemanfaatan data tunggal kemiskinan untuk program sosial yang lebih tepat sasaran. Peningkatan investasi pada pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan ini disusun dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di rentang 5,2% hingga 5,8%, bahkan Bappenas memperkirakan dapat mencapai hingga 6,3%, dengan landasan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan dan tantangan global yang dinamis.