Mohon tunggu...
Gusty Fahik
Gusty Fahik Mohon Tunggu...

I'm not who I am I'm who I am not (Sartre)

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Pilihan

Menengok Korupsi di Daerah

13 Januari 2019   10:05 Diperbarui: 13 Januari 2019   10:29 0 3 0 Mohon Tunggu...
Menengok Korupsi di Daerah
Sumber gambar: pixabay.com

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat daerah menjadi sebuah keprihatinan yang sudah lama didengungkan bahkan sejak bergulirnya otonomi daerah. Sejak awal, otonomi daerah memang telah dikhawatirkan akan berdampak juga pada desentralisasi tindak pidana korupsi. 

Hal ini terbukti setelah sekian tahun otonomi daerah dijalankan, pada tahun 2016, seturut data KPK terdapat 361 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus korupsi. Menurut Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan masyarakat (PPIM) KPK Ranu Mihardja, korupsi yang paling banyak melibatkan kelapa daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan.

Data lain yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan dalam rentang 2010-2015 jumlah kasus korupsi di Indonesia mencapai 3.042 kasus dengan 6.733 tersangka dan nilai kerugian negara sebesar Rp 33.293,8 miliar, sementara nilai suap sebesar Rp 999,6 miliar. 

Selain total kasus, tersangka dan kerugian negara, ICW juga merilis data provinsi dengan peringkat korupsi tertinggi. Jawa Timur menduduki posisi pertama, disusul Sumatera Utara, Jawa Barat, dan NTT pada posisi keempat.

Masuknya NTT sebagai salah satu provinsi terkorup memang cukup miris mengingat NTT merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Jumlah kerugian negara pun mencapai angka yang cukup besar yakni Rp. 26,9 miliar. 

Apalagi, menurut data ICW, sektor publik yang dananya paling banyak dikorupsi ialah kesehatan, keuangan daerah dan pendidikan. Korupsi yang terjadi pada ketiga sektor ini berimbas langsung pada kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Faktor Pemicu

Ada banyak faktor yang memicu makin maraknya korupsi di daerah, antara lain; pertama, mahalnya biaya politik dalam pemilihan umum langsung (pileg/pilkada). Sebagai contoh, dana yang dibutuhkan seorang calon gubernur dalam mengikuti pilkada ada pada kisaran minimal 10-20 miliar, sementara bupati/walikota kisaran minimalnya 5-10 miliar. 

Tingginya biaya yang dikeluarkan ini pada gilirannya menuntut pengembalian, yang tidak mungkin dipenuhi hanya dengan mengandalkan gaji sebagai gubernur/bupati semata. 

Tuntutan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan ketika mengikuti pilkada disinyalir menjadi pemicu maraknya praktik suap terkait perizinan, dan aneka tindak korupsi lain yang melibatkan aktor-aktor di daerah.

Kedua, lemahnya penegakan hukum. Institusi-institusi penegak hukum belum mampu menunjukkan kinerja optimal ketika berhadapan dengan kasus korupsi. Meski telah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi yang fokus memberantas sekaligus memerangi aneka tindak korupsi, KPK bekerja berdasarkan skala prioritas dengan mengurutkan pengusutannya berdasarkan tingkat kerugian negara. 

Akibatnya KPK terkesan hanya beroperasi di Jakarta, dan belum secara intens melebarkan sayapnya ke daerah-daerah, sehingga banyak kasus korupsi di daerah yang belum terjamah KPK.

Lemahnya penegakan hukum berimbas pada tidak adanya efek jera yang dialami pelaku korupsi. Hal ini menyebabkan munculnya potensi pengulangan tindak korupsi. 

Sebagai perbandingan mengenai korupsi di daerah, data Yayasan Pengembangan Inisiatif fan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT pada 20 Desember 2012 menunjukkan ada 135 kasus korupsi di NTT, dengan 470 orang pelaku, dimana 39 orang di antaranya melakukan pengulangan tindak korupsi. 

Artinya orang menjadi berani mengulangi tindak korupsi karena hukum tidak cukup memberi efek jera yang mampu membuat orang takut untuk kembali melakukan tindakan yang sama.

Di samping kedua faktor ini masih ada faktor lain seperti perilaku individu, lemahnya pengawasan masyarakat akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran di daerah, desakan ekonomi dan ketidaktahuan mengenai korupsi itu sendiri. 

Namun demikian, dua faktor yang saya sebutkan lebih dahulu pantas dijadikan prioritas perhatian dalam upaya melawan korupsi di daerah karena menurut hemat saya keduanya merupakan faktor dominan yang memicu timbulnya korupsi di daerah-daerah.

Korupsi dan Pemiskinan

Bila imbas dari praktik korupsi ditarik ke tataran yang lebih kecil, misalnya dengan mengambil salah satu daerah sebagai contoh, maka akan terlihat bahwa korupsi tidak saja berhubungan dengan dinamika politik (pileg/pilkada), tetapi juga pada isu-isu lain yang lebih luas, khususnya tiga isu utama yakni kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. 

Sebagai contoh bila kita mencermati NTT sebagai salah satu provinsi paling korup akan ditemukan adanya relasi timbal balik antara maraknya tindak korupsi yang menggurita dengan fakta kemiskinan dan ketertinggalan yang mendera NTT.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2