Gentur Adiutama
Gentur Adiutama Pegawai Negeri Sipil

Pecinta bulutangkis dan pengagum kebudayaan Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Mengungkap 5 Persepsi Buruk terhadap PNS

8 Oktober 2018   09:39 Diperbarui: 9 Oktober 2018   13:41 2937 9 4
Mengungkap 5 Persepsi Buruk terhadap PNS
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kegiatan upacara. Foto: Tribunnews.

Beberapa minggu terakhir, pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi informasi yang banyak dibahas di media massa dan media sosial Tanah Air. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan pemerintah akan membuka sebanyak 238.015 formasi.

Dengan formasi sebanyak 51.271 di pemerintah pusat dan 186.744 di pemerintah daerah, angkatan kerja berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun memiliki harapan yang besar untuk bisa diterima sebagai CPNS tahun ini.

Antusiasme itu tercermin dari 'serbuan' jutaan orang ke portal pendaftaran CPNS yang terintegrasi secara nasional sscn.bkn.go.idseminggu terakhir.

Tes CPNS. Foto: Tribunnews.
Tes CPNS. Foto: Tribunnews.
Meskipun pekerjaan sebagai PNS masih menjadi idaman bagi masyarakat, namun persepsi buruk orang Indonesia terhadap PNS tidak pernah hilang. Persepsi itu makin sering diangkat jadi topik pembicaraan hangat saat masa-masa pendaftaran CPNS seperti sekarang.

Apakah persepsi itu benar? Tidak semua yang disangka orang kepada PNS itu sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Dalam satu dasawarsa terakhir, pemerintah giat menerapkan kebijakan reformasi birokrasi untuk membenahi sistem kerja di kementerian, lembaga negara dan instansi pemerintah di daerah.

Sayangnya, informasi detail tentang reformasi birokrasi itu masih belum banyak diberitakan secara luas sehingga tidak salah bila masyarakat kita belum bisa 'move on' dari persepsi buruk yang sudah kadung mengendap di pikiran mereka sejak bertahun-tahun lamanya.

Oleh karena itu, penulis mencoba mengungkap lima persepsi buruk terhadap PNS yang paling banyak dibahas oleh masyarakat dan bagaimana kondisinya saat ini.

Satu, PNS masuk dan pulang kantor sesuka hati.

PNS bisa kerja dengan jam yang longgar. Pagi-pagi boleh datang terlambat karena mengantar anak ke sekolah dulu. Lalu sorenya bisa pulang setelah waktu sholat ashar agar sampai di rumah lebih awal dan terhindar dari macet.

Model jam kerja PNS seperti ini mungkin banyak dijumpai di masa lalu. Namun sekarang hal ini sudah berubah seiring dengan peningkatan kedisiplinan PNS sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi. 

PNS di kementerian diwajibkan sudah hadir di kantor pada pukul 07.30 dan diizinkan pulang paling cepat pukul 16.00. Beberapa lembaga punya variasi waktu yang berbeda namun durasi kerja tetap 7,5 jam per hari dan 37,5 jam per minggu untuk sistem 5 hari kerja.

Presensi dengan sidik jari. Foto: skmamanat.com.
Presensi dengan sidik jari. Foto: skmamanat.com.
Jam kerja itu diimplementasikan dengan tegas melalui mekanisme presensi sidik jari atau identifikasi wajah di masing-masing satuan kerja. Keterlambatan atau ketidakhadiran tanpa keterangan akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2017.

Jika PNS terlambat kurang dari 30 menit, maka ia akan menerima pemotongan tunjangan kinerja bulan berikutnya sebesar 0,5%. Bila keterlambatan di atas 61 menit, maka potongannya meningkat menjadi 1,5%. Bila telat berhari-hari, maka potongan itu akan terakumulasi.

Sementara itu, bila seorang PNS tidak hadir tanpa keterangan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pimpinan, maka ia harus bersiap kena potongan sejumlah 5%.

Dengan adanya sanksi tersebut, maka PNS tidak bisa seenaknya sendiri menentukan kapan ia bisa tiba di kantor dan meninggalkan kantor. Sanksi tersebut cukup efektif mendisiplinkan PNS karena menyasar pada tunjangan kinerja yang secara umum nominalnya lebih besar dibandingkan gaji pokok PNS. 

Dua, PNS bekerja tanpa ada target.

Jadi PNS tidak akan stress karena pekerjaan. Datang ke kantor lalu sarapan dulu sambil baca koran pagi. Lanjut ngobrol-ngobrol santai membahas gossip terbaru. Kemudian PNS baru mulai bekerja. Jika pekerjaan tidak selesai, tidak akan dimarahi pimpinan.

Itulah sekelumit persepsi tentang kinerja PNS yang dianggap 'kurang berisi' oleh sebagian masyarakat. Mungkin masih ada segelintir orang yang punya etika kerja seburuk itu, namun tentu tidak bisa digeneralisasi kepada semua PNS.

Reformasi birokrasi kini membuat ritme kinerja PNS tidak beda jauh dengan di perusahaan swasta.

Setiap PNS memiliki target dalam setiap pekerjaannya. Foto: Ditjen Kebudayaan Kemdikbud.
Setiap PNS memiliki target dalam setiap pekerjaannya. Foto: Ditjen Kebudayaan Kemdikbud.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dengan peraturan ini, pencapaian kinerja PNS diukur dengan dua instrument yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Laporan Perilaku Pegawai.

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi masing-masing. SKP memuat tugas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

SKP yang telah disusun oleh PNS per bulan dan per tahun kan dinilai oleh pimpinan langsung masing-masing dan diukur dengan dokumen-dokumen yang mampu menjustifikasi pencapaian kerjanya. 

Selain itu, pimpinan juga akan memberikan penilaian pada perilaku pegawai yang menjadi bawahannya. Perilaku kerja mencakup 6 aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3